JADWAL pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dipastikan mundur menjadi Maret 2025. Awalnya pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
Ketua Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pengunduran Lepas pelantikan karena menyamakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Khususnya yang Lagi Terdapat perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Betul, karena MK baru akan menyelesaikan seluruh perselisihan pemilu itu 13 Maret 2025,” ujar Rifqi Begitu dihubungi, Kamis (2/1),
Dia mengungkapkan MK akan mengeluarkan seluruh surat menyatakan Bukan Terdapat sengketa Tengah kepada seluruh kepala daerah terpilih. Surat dikeluarkan setelah perselisihan hasil pemilihan Lazim (PHPU) di MK beres.
“MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan Bukan Terdapat sengketa kepada seluruh gubernur, walikota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK,” ujar Rifqi.
Dia menambahkan keserentakan pelantikan kepala daerah ini juga merupakan semangat dari penyelenggaraan pilkada serentak. Daerah yang Bukan mengajukan PHPU juga disamakan Lepas pelantikannya.
“Yang sengketa dan Bukan sengketa di MK itu pelantikannya harus serentak. Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang Bukan sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK,” kata Rifqi. (P-5)
