AKTIVITAS pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki potensi sangat besar dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi di Indonesia untuk naik kelas. Tercatat pada 2023 ada total Rp1.226,2 triliun rencana umum pengadaan yang dicatatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Dari jumlah itu, ada Instruksi Presiden yang mengamanatkan 40% di antaranya dialokasikan untuk belanja produk pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi,” ujar Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi (Hendi) saat Rapat Kerja Daerah III Ikatan Perempuan Pengusaha Indonesia (Iwapi) Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (19/8).
Dengan besarnya peluang ekonomi, Hendi berharap anggota Iwapi bisa berpartisipasi dalam aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah. “Kami dari LKPP fokusnya adalah memberikan sebuah informasi tentang pasar yang besar sekali dalam proses pengadaan barang/jasa,” tuturnya.
Baca juga : Safiri Transaksi E-Blangkon Jateng Tembus Rp263,9 Miliar pada Semester Pertama 2024
Hendi pun meyakinkan jika pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi, bisa terlibat dalam aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mudah.
“Kalau syarat-syarat dasar pasti harus dimiliki, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tapi, kalau untuk pelaku usaha mikro, kecil semisal produknya belum punya TKDN (tingkat komponen dalam negeri) kan bisa self declare (pernyataan mandiri). Misalnyanya jualan klepon, masak produk impor, kan nggak mungkin,” tutup Hendi.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di Indonesia. “Saya kira anak muda, warganet, dan perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan positif di Indonesia. Termasuk, menyukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia, perempuan berperan penting dalam meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk Indonesia,” pungkasnya. (N-2)
