PERHIMPUNAN Eropa untuk Indonesia Maju (Perinma) mengirimkan surat resmi kepada Ruangan Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan menyampaikan rasa prihatin mereka atas insiden yang terjadi di tubuh kepengurusan Kadin. Surat yang ditandatangani Ketua Standar Perinma Rizal Tirta dan Wakil Ketua Standar Perinma Sakaria Wielgosz tersebut menyebutkan rasa bangga Perinma ketika mereka datang ke kantor pusat Kadin untuk memperkenalkan Perinma dan kehadiran mereka disambut dengan sangat baik oleh Kadin pada 2023 lalu.
Sebagai salah satu rekan dari Kadin di Eropa, Perinma berharap Kadin dapat segera menyelesaikan isu internalnya.
Di dalam suratnya, Perinma juga mengingatkan bahwa konflik dan perbedaan pasti pernah dan akan dialami seluruh organisasi besar. Meski demikian, Perinma berkeyakinan Kadin akan dapat menyelesaikan isu ini dengan cepat dan baik.
Baca juga : Ketua Standar Kadin Siap Sukseskan Munas Japnas
Perinma juga berharap, insiden tersebut tidak memberikan kendala yang berarti pada program rencana kerja dan pencapaian Kadin secara keseluruhan, oleh karena peranan penting yang dimainkan oleh Kadin sebagai salah satu pelaku utama terkait pertumbuhan ekomoni di Indonesia.
Terkait dengan perselisihan yang terjadi, Perinma menyampaikan aspirasinya kepada Kadin agar pengurus periode 2021-2026 dapat menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatan demi tercapainya target kerja yang sudah diagendakan dalam kepengurusan ini. Tetapi, Perinma menyadari hal ini sepenuhnya menjadi keputusan Kadin nantinya.
Pada kesempatan lain, Ketua Departemen Hukum, Politik dan Perundang-undangan Perinma, Arief Imanuwarta, menyampaikan harapannya agar situasi perselisihan Kadin ini tidak dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh pihak manapun.
Baca juga : SK Menkumham Pengesahan Peradi Hanya Dapat Dibatalkan Melalui PTUN
“Kadin memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya perhimpunan usaha yang merupakan rekan pemerintah di bidang ekomoni. Oleh karena itu, kita semua mengharapkan situasi Kadin tidak dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh kepentingan manapun,” ujarnya.
Arief juga berharap, pemerintah dapat mendorong penyelesaian perselisihan ini, jika diperlukan.
“Kalau dibutuhkan, Pemerintah dapat membantu untuk diselesaikan isu ini secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, agar Kadin dapat kembali fokus pada program kerjanya demi kemajuan perekonomian Indonesia,” tutupnya. (Z-1)
