Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan survei dari lembaga Indikator Politik yang mencatat sekitar 75% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo merupakan bukti kepercayaan masyarakat.
Dalam survei tersebut, Indikator Politik menunjukkan 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menjelang masa jabatannya berakhir.
“Hasil ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi serta kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan selama ini,” kata Yusuf dalam pesan tertulis yang diterima hari ini.
Baca juga : Presiden Berpihak, Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik Terdampak
Yusuf menghargai dan mengapresiasi hasil survei dari Indikator Politik yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo masih sangat tinggi.
Menurut Yusuf, tingkat kepuasan yang tinggi ini adalah bukti bahwa upaya keras pemerintah dalam berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah masih dihadapkan pada banyak tantangan. Oleh karenanya, Presiden Jokowi terus mendorong inovasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Baca juga : Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Presiden Jokowi Menurun
Kepala Negara pun selalu terbuka dengan saran dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. “Beliau selalu terbuka terhadap masukan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” kata Yusuf.
Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut tren kepuasan terhadap Jokowi melorot. Berdasarkan data tersebut, ada penurunan dari survei Indikator Politik pada bulan Juli 2024 di angka 82% dan September 2024 di angka 75%.
Survei ini juga memaparkan bahwa mayoritas publik menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang buruk. “Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk/sangat buruk,” jelas Burhanuddin.
Berdasarkan tren survei Indikator Politik, tren publik yang menilai pemberantasan korupsi buruk cenderung naik dari 34% menjadi 37,7%. Kemudian yang menilai pemberantasan korupsi baik turun dari 29,4% ke 26%.(Ant/P-2)
