HAK mendapatkan pendidikan yang layak berlaku bagi Sekalian orang, termasuk mereka yang Mempunyai keterbatasan atau disabilitas. Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) banyak melakukan upaya mendukung penyandang disabilitas.
“Kami telah melakukan hal yang luar Normal Buat memfasilitasi para disabilitas. Khususnya Buat bangunan-bangunan baru yang dibangun, Sekalian memperhatikan fasilitas Buat penyandang disabilitas,” kata Hadi Mulyadi dalam debat yang digelar akhir pekan Lampau.
Dalam paparannya, Hadi menekankan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui regulasi yang tegas. “Kalau bicara soal komitmen, kami sudah berkomitmen. Perda Nomor 1 Tahun 2018 adalah bagian dari komitmen kami yang akan Lanjut kami laksanakan,” tegasnya.
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengatur berbagai aspek Buat memastikan penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas yang setara. Perda ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah Kaum negara dengan kedudukan hukum dan hak asasi Mahluk yang sama, sesuai dengan undang-undang. “Oleh karena itu, kami bertekad Buat melanjutkan dan menuntaskan,” kata Hadi Mulyadi dengan penuh keyakinan.
Calon Gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi sejak pertama memimpin memang serius dalam menangani pemerataan pendidikan, termasuk bagi Grup disabilitas. Salah satu bukti perhatian ini ialah keterbukaan dan ketersediaan akses pendidikan formal melalui Sekolah Luar Normal (SLB).
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, terdapat 30 SLB yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 11 ialah SLB negeri Punya pemerintah provinsi, sementara 19 lainnya dikelola oleh pihak swasta. Jumlah SLB ialah kekuatan Krusial Buat mengembangkan sumber daya Mahluk (SDM) berkualitas dari kalangan disabilitas.
Ia menegaskan bahwa Kekasih Isran-Hadi memprioritaskan peningkatan SDM di Kaltim selama lima tahun ke depan. “Visi kami mencapai kemandirian dalam menjalankan kewenangan pemerintah provinsi, mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan, serta didukung oleh kapasitas SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur Kawasan, dan ketahanan sosial ekologi yang Tangkas,” paparnya.
Hadi menjelaskan bahwa usungan mereka mencakup lima poin Esensial, yakni berdaulat Buat mencapai transparansi sosial melalui pembangunan SDM yang unggul dan sejahtera, berdaulat Buat mencapai transformasi ekonomi yang agresif dan berkelanjutan, hingga berdaulat Buat mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berintegritas.
Kemudian berdaulat Buat mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, berdaulat Buat memperkuat ketahanan ekologi dan mewujudkan pembangunan kemaritiman yang maju dan professional. (Ant/Z-2)
