Ilustrasi, pohon kelapa. Foto: dok SMPN 2 Tanjung Pandan.
Jakarta: Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Serempak Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bertajuk ‘Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kelapa Bulat dalam Upaya Penguatan Stabilitas Pasokan Kelapa Dalam Negeri serta Keberlangsungan Kesejahteraan Petani Kelapa’.
MoU tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi darurat kelapa Indonesia selama lebih dari enam bulan terakhir. Dua tahun terakhir (2023-2024) Indonesia mengalami fenomena El Nino yang berdampak pada musim panas berkepanjangan dan mengakibatkan penurunan jumlah hasil panen kelapa, atau yang dikenal dengan istilah ‘ngetrek pohon’. Hal ini tentu mengakibatkan berkurangnya jumlah kelapa yang dapat dipanen secara signifikan.
Di sisi lain, permintaan terhadap kelapa bulat dunia semakin meningkat. Sehingga negara tetangga (Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam) membeli dan memborong kelapa bulat dari Indonesia, sebagai satu-satunya negara produsen kelapa yang belum Mempunyai regulasi Pelarangan ekspor kelapa bulat. Dan ini memicu kenaikan harga kelapa bulat dan juga kelangkaan kelapa di Indonesia.
“Kita tentu Ingin kelapa Dapat naik kelas. Sehingga kekayaan kelapa yang dimiliki Indonesia, Dapat dimanfaatkan Kepada sebesar kemajuan bangsa serta berkontribusi dalam peningkatan perekonomian negara,” kata Wakil Ketua Biasa I HIPKI Jeffrey Koes Wonsono dikutip melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin, 17 Maret 2025.
“Dengan kelapa diolah di dalam negeri menjadi berbagai produk turunan kelapa, maka akan mempunyai nilai tambah, sekaligus menyerap tenaga kerja, menumbuh kembangkan ekonomi lokal, serta meningkatkan pemasukan negara,” Terang dia menambahkan.
Keberadaan kelapa, sambung Jeffrey, tentunya tak Dapat dipisahkan dari petani kelapa. Terutama karena lebih dari 99 persen kebun kelapa di Indonesia adalah Punya rakyat. “Sehingga keberlangsungan kelapa akan bergantung kepada petani kelapa,” tegas dia.
(Ilustrasi. Foto: Liputanindo.id)
Dukung keberlanjutan kesejahteraan petani kelapa
Diketahui, sejak awal tahun ini semakin banyak media di berbagai daerah yang memberitakan kenaikan harga kelapa bulat dan juga santan. Khususnya Ketika Ramadan dan menjelang Lebaran jumlah pemberitaan terkait kenaikkan harga dan kelangkaan kelapa tersebut semakin masif.
Pengaruh lainnya, banyak industri kelapa di Indonesia yang Tak Dapat berproduksi sesuai kapasitas, karena Tak adanya bahan baku kelapa. Bahkan, sudah banyak industri kelapa Indonesia yang melakukan PHK tenaga kerja serta stop produksi.
“Sinergi petani kelapa dan industri pengolahan kelapa di Indonesia sangat diperlukan. Dengan ditandatanganinya MoU ini, kita berharap Dapat mendukung keberlanjutan kesejahteraan petani kelapa,” Terang Ketua Biasa APKI Soepri Hadiono.
Adapun, Nota Kesepahaman antara HIPKI dan APKI merupakan bukti keseriusan menindaklanjuti apa yang telah disepakati juga oleh Kementerian Pertanian dan Kadin Indonesia. Karena dengan hilirisasi kelapa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan devisa negara, serta membantu mengurangi kemiskinan di daerah penghasil kelapa.
“Sudah saatnya Serempak-sama membangun jalinan Rekanan kerja sama yang saling menguntungkan, dalam rangka mencari langkah yang konkrit dan solutif terkait penyelenggaraan dan pengelolaan kelapa bulat dalam upaya menciptakan stabilitas pasar dalam negeri serta keberlangsungan kesejahteraan petani kelapa,” tegas Soepri.
