Sidang Majelis Standar PBB mengenai Palestina berlangsung di New York, AS, 10 Mei 2024. (EPA)
Jakarta: Pemerintah Indonesia menyesalkan Konferensi High Contracting Parties (HCP) to the Fourth Geneva Convention Tak dapat terlaksana dan memenuhi mandatnya.
Konferensi HCP tahun 2025 ditugaskan oleh Sidang Majelis Standar PBB Demi mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan guna mengimplementasikan Konvensi Jenewa di Kawasan Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, sesuai Pasal 1 dari Konvensi Jenewa ke-4.
Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu, 8 Maret 2025, Indonesia dan negara-negara OKI menolak konferensi dengan proses yang Tak berimbang karena gagal menyoroti kegagalan Israel Demi menjalankan kewajibannya berdasarkan Konvensi Jenewa dan pendudukannya yang ilegal.
Indonesia akan Maju konsisten dalam posisinya selama ini Demi memperjuangkan hak rakyat Palestina dan mendorong kepatuhan Israel terhadap hukum Global, khususnya Hukum Humaniter Global.
Januari Lampau, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan seruan tegas agar Dewan Keamanan (DK) PBB segera mengambil langkah Konkret Demi mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Terlebih pasca disepakatinya gencatan senjata antara Israel – Hamas.
“Kami menyambut Berkualitas tercapainya gencatan senjata di Gaza, dan kesepakatan ini harus menjadi langkah awal mencapai perdamaian di Timur Tengah”, ujar Wamenlu RI dalam Sidang Terbuka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang membahas isu Timur Tengah dan Palestina.
Arrmanatha juga menyesalkan bahwa kesepakatan ini baru tercapai setelah Anjlok puluhan ribu korban jiwa.
“DK PBB harus memastikan setiap fase kesepakatan ini dijalankan sepenuhnya dan menghentikan siklus kekerasan yang Maju berulang”, tegas Arrmanatha.
Baca juga: Indonesia Desak DK PBB Ambil Langkah Konkret Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
