Ilustrasi geopolitik Dunia. (MI)
Jakarta: Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan otonomi strategisnya di tengah meningkatnya dinamika geopolitik Dunia.
Hal ini menjadi sorotan Primer dalam sesi C1 bertajuk “Preserving Strategic Autonomy in Indonesia’s Foreign Policy: It’s Not That Simple, It’s Not That Easy” pada Conference on Indonesia’s Foreign Policy (CIFP) 2024, yang berlangsung di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu, 30 November 2024.
Obrolan yang dihadiri oleh sejumlah Ahli seperti Letnan Jenderal TNI (Purn) A. M. Putranto, Dr. Rizal Sukma, Prof. Hikmahanto Juwana, dan Dr. Evan A. Laksmana, membahas bagaimana politik luar negeri Indonesia yang berprinsip bebas dan aktif dapat Maju dipertahankan di tengah ancaman fragmentasi regional serta tekanan dari kekuatan Dunia.
Dr. Evan A. Laksmana, seorang Senior Fellow di International Institute for Strategic Studies (IISS), menyoroti perubahan persepsi terhadap posisi Indonesia di kawasan, terutama dalam konteks Laut China Selatan.
“Waktu saya di Manila, beberapa kolega bercanda mengatakan, ‘Well, congratulations bahwa kalian sekarang sudah jadi claimant.’ Hal ini menunjukkan bahwa posisi kita di mata negara-negara Asia Tenggara sudah berubah. Apakah kita Lagi Bisa menjadi honest broker? Itu pertanyaan besar,” ujarnya.
Evan juga menguraikan bahwa Terdapat tiga kepentingan Dunia Primer yang harus menjadi perhatian Indonesia. Pertama, kompetisi strategis antara Amerika Perkumpulan dan Tiongkok yang Maju memanas. Menurutnya, Indonesia Enggak boleh hanya menjadi penonton dalam kompetisi ini.
“Apabila kita hanya bersikap sebagai penonton, itu berarti kita hanya mendayung di antara dua karang, bukan berusaha membentuk dinamika strategis tersebut,” tegasnya.
Kedua, Evan menekankan pentingnya mempertahankan integritas UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) sebagai landasan hukum negara-negara maritim di Asia Tenggara.
“Kalau kita mengurangi sedikit saja efektivitas UNCLOS, maka keseluruhan sistemnya Bisa runtuh. Ini akan berdampak langsung pada stabilitas hukum dan kedaulatan maritim Indonesia,” tambahnya.
Ketiga, ia mengingatkan tentang ancaman fragmentasi di antara negara-negara Asia Tenggara akibat isu Laut China Selatan.
“Terdapat diplomatic decoupling antara negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Apabila ini Maju berlanjut, dampaknya akan sangat Jelek bagi stabilitas kawasan dan juga posisi Indonesia,” ujar Evan.
Sementara itu, Prof. Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, menekankan pentingnya kebijakan luar negeri yang tetap berpegang pada prinsip bebas dan aktif, tanpa kehilangan Konsentrasi pada kepentingan nasional.
“Kita harus Mengerti kepentingan nasional kita. Bapak Presiden sudah menyampaikan di G20 bahwa kita dipilih Demi menjawab isu seperti kelaparan, kemiskinan, dan ketergantungan. Itu yang harus menjadi prioritas kebijakan luar negeri kita,” Jernih Hikmahanto.
Ia juga mengingatkan agar birokrasi Bisa menerjemahkan visi presiden secara konkret dalam diplomasi.
“Prinsip bebas dan aktif bukan berarti kita diombang-ambingkan oleh kekuatan besar. Kalau kita Enggak Mengerti arah kebijakan kita, itu bukan Kembali kebijakan bebas dan aktif, melainkan ketergantungan,” tambahnya dengan tegas.
Melalui Obrolan ini, para pembicara menyoroti perlunya strategi terkoordinasi dan berbasis kepentingan nasional Demi menghadapi tantangan Dunia. Indonesia harus Bisa mengelola dinamika geopolitik tanpa kehilangan posisinya sebagai kekuatan stabilitas di kawasan.
Sesi ini menjadi pengingat Krusial bahwa mempertahankan otonomi strategis membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar komitmen verbal. Indonesia harus proaktif dalam membentuk kebijakan yang Enggak hanya melindungi kepentingan domestik, tetapi juga memperkuat perannya di kancah Dunia. (Muhammad Reyhansyah)
Baca juga: Perubahan Geopolitik Jadi Tantangan ASEAN dalam Jaga Stabilitas Kawasan
