KEDUTAAN Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia meminta penjelasan serta akses kekonsulera Buat Penduduk negara Indonesia (WNI) yang ditangkap kepolisian Selangor pada 1 Februari Lampau. Penangkapan WNI itu diduga terkait dengan penembakan aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap sejumlah WNI pada 24 Januari Lampau.
Insiden penembakan tersebut telah menewaskan dua WNI, dengan beberapa lainnya mengalami luka-luka. “KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan Nota Diplomatik Buat meminta penjelasan dan akses kekonsuleran bagi WNI dimaksud. Berdasarkan komunikasi KBRI Kuala Lumpur c.q. Atase Polisi dengan Kepala Kepolisian Selangor pada hari ini, akses kekonsuleran akan segera diberikan kepada KBRI Kuala Lumpur,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Judha Nugraha dalam keterangannya, Selasa (4/2).
Terkait permintaan Indonesia mengenai proses penyelidikan secara menyeluruh atas insiden itu, kata dia, pihak penyidik Kepolisian Daerah Selangor telah menetapkan tiga pasal. Salah satunya terkait Akta Senjata Api 1960 yang digunakan Buat menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata.
Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur melaporkan bahwa satu WNI yang berada dalam kondisi kritis akibat penembakan APMM telah meninggal dunia. WNI tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Idris Shah Serdang pada Selasa (4/2) Sekeliling pukul 18.30 waktu Malaysia.
“Almarhum dirawat sejak Rontok 24 Januari di Rumah Sakit Idris Shah Serdang, dan sudah menjalani operasi pengangkatan ginjal, karena ginjalnya yang terkena tembakan,” tutur Judha kepada Liputanindo.
Kondisi WNI tersebut Lalu memburuk sejak terkena tembakan. Meski dirawat intensif di ICU, ia mengembuskan napas terakhir hari ini.
Ketika ini, KBRI Kuala Lumpur Lagi Lalu melakukan pelacakan terhadap identitas lengkap almarhum. Ketika penembakan terjadi, otoritas Malaysia Enggak menemukan satu pun Arsip di tubuh korban. Rekannya hanya mengidentifikasi WNI tersebut sebagai seorang pria bernama Aban. (MGN/I-2)
