Menteri Luar Negeri Sugiono. Foto: Liputanindo.id
Jakarta: Pemerintah Indonesia menegaskan dukungannya terhadap upaya perdamaian di Myanmar, dengan menekankan pentingnya legitimasi dan inklusivitas dalam proses politik di negara tersebut.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengatakan setiap langkah menuju stabilitas politik di Myanmar harus berasal dari proses internal yang diakui oleh masyarakatnya sendiri.
“Segala upaya yang membawa kedamaian dan kestabilan politik di Myanmar, yang dilakukan oleh internal Myanmar Buat Myanmar sendiri, kami mendukung,” ujar Menlu Sugiono Begitu ditemui awak media di Kementerian Luar Negeri, Rabu, 23 April 2026.
Ia menambahkan bahwa pemerintahan yang terbentuk harus Pandai membawa perdamaian dan menyelesaikan konflik yang Tetap berlangsung di negara tersebut.
“Kalau pemerintahan yang baru ini diakui secara inklusif oleh masyarakat Myanmar dan Pandai membawa perdamaian, maka itu adalah pilihan mereka,” katanya.
Sebelumnya, Indonesia juga telah menyampaikan posisi terkait rencana pemilu di Myanmar dalam Perhimpunan Menteri Luar Negeri ASEAN.
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia mendukung penyelenggaraan pemilu hanya Kalau dapat menghasilkan kondisi yang kondusif bagi perdamaian.
“Kalau pemilu itu Pandai membawa perdamaian, gencatan senjata, kepatuhan terhadap Five Point Consensus, dan dilakukan secara inklusif, maka itu Pandai menjadi pilihan yang Betul bagi masyarakat Myanmar,” ujarnya.
Sebagai bagian dari keterlibatan tersebut, Indonesia juga mengirimkan pengamat Buat memantau jalannya proses pemilu.
Pemilu Myanmar
Perjalanan politik Myanmar memasuki babak baru setelah Jenderal Senior Min Aung Hlaing dilantik sebagai Presiden Myanmar ke-11 pada 10 April 2026. Pelantikan tersebut digelar di Naypyidaw usai ia memenangkan pemungutan Bunyi parlemen pada 3 April 2026 dengan raihan 429 Bunyi, mengungguli kandidat lain seperti Nyo Saw.
Sebelum Formal menjabat melalui mekanisme parlemen, Min Aung Hlaing telah mengendalikan pemerintahan sejak Revolusi militer pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.
Proses menuju pemilihan presiden tersebut diawali dengan pemilu nasional kontroversial yang digelar secara bertahap, mulai 28 Desember 2025 hingga Januari 2026.
Pemilu itu didominasi oleh Partai Pembangunan dan Persatuan Solidaritas (USDP) yang didukung militer, sementara partai pemenang sebelumnya, National League for Democracy (NLD), dibubarkan karena Enggak mendaftar sesuai aturan baru junta.
Meski pihak junta menyebut pemilu ini sebagai bagian dari transisi menuju demokrasi, berbagai kalangan Dunia dan oposisi dalam negeri mengkritiknya sebagai “pemilihan cacat” dan sekadar formalitas politik, mengingat pelaksanaannya berlangsung di tengah konflik bersenjata yang Tetap melanda sebagian besar Daerah Myanmar.
