Wamenlu Tata dalam pertemuan Menlu G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, 20 Februari 2025. (Kemenlu RI)
Johannesburg: Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menghadiri G20 Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di Johannesburg, Afrika Selatan pada Kamis, 20 Februari 2025. Pertemuan G20 tingkat Menlu ini dibuka secara Formal oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa yang menyampaikan empat prioritas Primer kepemimpinan G20 tahun ini.
Empat prioritas itu di antaranya adalah penguatan ketahanan kebencanaan; keberlanjutan utang bagi negara berpenghasilan rendah; mobilisasi pendanaan Kepada transisi Kekuatan yang berkeadilan; dan pengembangan kerja sama mineral strategis dan industri hijau.
G20 FMM hari pertama membahas secara Spesifik mengenai dinamika geopolitik terkini. Dalam sesi Percakapan tersebut, mayoritas negara Member G20 dan negara undangan mengangkat berbagai konflik dan instabilitas Mendunia, termasuk situasi di Ukraina, Gaza, Sudan, DRC, Sahel, Myanmar dan Korea Utara.
Secara Lazim, negara-negara G20 menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum Dunia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, meningkatnya Bilangan kemiskinan, serta Akibat konflik dan situasi geopolitik terhadap pencapaian SDG.
Sikap Indonesia
Wamenlu Tata menyampaikan pandangan nasional Indonesia dan menegaskan pentingnya reformasi tata kelola Mendunia guna menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.
“Multilateralisme Maju tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Apabila tren ini berlanjut, sistem Mendunia berisiko gagal,” ujar Wamenlu Tata, dalam keterangan di situs Kemenlu RI.
Wamenlu Tata menekankan pelajaran dari kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum Dunia, ketidakmampuan mencegah Invasi negara besar, serta kurangnya komitmen dan kepatuhan negara Member. “Apabila kondisi inidibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa,” tambah Wamenlu Tata.
Wamenlu Tata menegaskan bahwa multilateralisme Bukan boleh sekadar menjadi retorika, tetapi harus diwujudkan dalam aksi Konkret. Wamenlu Tata juga menekankan bahwa prinsip inklusivitas, kesetaraan, solidaritas, dan kemitraan harus menjadi panduan dalam reformasi tata Kelola Mendunia.
Penerapan hukum Dunia juga Bukan boleh selektif, tetapi harus ditegakkan secara konsisten. “Apabila hukum Dunia hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah,” tegas Wamenlu Tata.
Reformasi Sistem Multilateralisme
Indonesia menegaskan bahwa G20 harus memainkan peran lebih aktif dalam mendorong reformasi sistem Mendunia. “Tantangan Mendunia Maju berkembang, maka tata kelola Mendunia juga harus berkembang,” kata Wamenlu Tata. Ia menekankan perlunya koordinasi antara institusi multilateral seperti PBB, sistem Bretton Woods, dan sistem perdagangan multilateral agar bekerja selaras dan saling memperkuat.
Indonesia juga mendorong implementasi penuh UN Pact for the Future sebagai langkah konkret dalam memperkuat tata kelola Mendunia. Selain itu, Wamenlu Tata menekankan pentingnya momentum Financing for Development Conference mendatang sebagai kesempatan Kepada mendorong reformasi yang lebih substansial.
Pandangan Indonesia mengenai reformasi tata kelola Mendunia mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), yang menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan Kepada mempercepat reformasi sistem multilateral.
Menutup pernyataannya, Wamenlu Tata menegaskan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan Sekalian negara guna membangun tatanan Mendunia yang lebih adil dan Tangkas.
“Cost of inaction terlalu besar. Kita harus bergerak maju mendorong kemajuan reformasi sistem multilateralisme Kepada menciptakan dunia yang lebih Bagus bagi Sekalian,” pungkasnya.
Baca juga: Wamenlu Tata Dorong MIKTA di Garis Depan Upayakan Reformasi Mendunia
