INDONESIA dinilai Mempunyai Kesempatan Kepada bergabung dengan Organisasi Kepada Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) serta organisasi antarpemerintah, BRICS. Keduanya dianggap Krusial dan Indonesia mestinya Dapat memainkan peran krusial dengan tetap menjaga prinsip nonblok.
“The best scenario adalah bergabung dengan keduanya seperti yang coba dilakukan Thailand dan Turki (Turki adalah Member OECD tetapi mendaftar menjadi Member BRICS), karena memang Enggak Terdapat ketentuan formal yang Enggak memungkinan hal ini terjadi,” kata ekonom Universitas Paramadina Samirin Wijayanto melalui keterangannya, dikutip pada Minggu (27/10).
Tetapi, Kalau Indonesia memang berada dalam posisi memilih salah satu di antaranya, lanjut Samirin, semestinya pilihan dijatuhkan kepada Grup yang lebih menghargai posisi Indonesia. Hal itu menurutnya dapat dilihat dari kecepatan eksekusi keanggotaan Indonesia.
“Kalau memilih OECD, tentunya Indonesia perlu afirmasi bahwa berbagai perjanjian dagang yang Lagi menggantung, akan segera dituntaskan,” terang Wijayanto.
Dalam skenario terburuk, Indonesia akan Lalu digantung, Berkualitas oleh OECD maupun BRICS. Itu Dapat jadi disebabkan karena Indonesia selalu dirundung keraguan dalam mengambil sikap.
Wijayanto menganalogikan, Terdapat dua mobil yang Mempunyai kualitas berbeda Tetapi perbedaan itu Lagi dapat ditoleransi. Mekanis, orang akan memilih mobil yang persyaratan belinya tak bertele-tele.
Lebih lanjut, dia juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu menurutnya merupakan langkah tegas dan berani.
“Ini mengdongkrak profile Global kita, serta meningkatkan posisi tawar kita dihadapan Grup OECD maupun BRICS,” kata Wijayanto.
Adapun dia menilai, Kalau Indonesia nantinya menjadi Member BRICS, itu tak serta merta diartikan Indonesia harus menjaga jarak dengan Uni Eropa dan Amerika Perkumpulan.
India, UEA, Brasil, dan Arab Saudi, misalnya, Member BRICS yang juga merupakan Kolega dekat Amerika Perkumpulan. Sebaliknya, menjadi Member OECD Enggak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS terutama Tiongkok dan Rusia.
OECD dan BRICS, kata Wijayanto, bukanlah blok yang rigid. Setiap Member tetap bebas melakukan kerja sama. Dalam konteks ini, pertimbangan Indonesia mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia itulah yang akan dipilih.
OECD dipandang akan mempertahankan status quo, yakni beberapa negara Barat mendominasi ekonomi dunia termasuk terkait dengan sistem perdagangan dunia dan sistem moneter, salah satunya ialah dolar AS menjadi reserve currency dunia dan WTO menjadi wadah.
Sementara BRICS Mau melakukan terobosan dari yang paling ekstrem, Yakni dedolarisasi dengan membentuk mata Doku alternatif pengganti dolar AS seperti yang dipelopori oleh Rusia dan Tiongkok.
“Kalau pun akhirnya memutuskan bergabung dengan BRICS, idealnya Indonesia menjadi bagian yang moderat, mendorong kerja sama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang Enggak terlalu tergantung pada dolar AS,” Jernih Wijayanto.
Sebelumnya, di kesempatan berbeda Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Global Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan, Indonesia merupakan negara bebas aktif dalam Perhimpunan Global. Itu berarti, Indonesia dapat berdiri di banyak pihak selama itu menguntungkan dan bermanfaat bagi negara.
“Jadi tujuan utamanya sebenarnya lebih kepada efficient economy. Bukan masalah kita sensitif dengan sebuah mata Doku, enggak. Karena bagaimanapun kalau kita masuk ke dalam situ (sensitif terhadap mata Doku), nanti kita Bahkan kehilangan sebenarnya perspektifnya akan ke mana,” tuturnya kepada awak media di kantornya, Jakarta, Jumat (25/10).
Salah satu langkah yang dinilai dapat mendorong ekonomi efisien ialah melalui transaksi mata Doku lokal (local currency transaction/LCT) dengan sejumlah negara. “Kita Mau proses perdagangan, misalnya biaya logistik kita murah, proses transportasi kita juga Dapat terjangkau, supaya semuanya menjadi lebih mudah,” terangnya.
“Jadi kita Enggak Mau terbawa di dalam sebuah, manifesto yang mengarah kepada hal-hal yang Membikin Indonesia nanti Enggak seimbang,” lanjut Edi.
Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Argumen Indonesia berkeinginan bergabung dengan BRICS. Hal itu ia sampaikan dalam pertemyan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10).
Sugiono menjelaskan politik luar negeri Indonesia berdasar nilai bebas aktif. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, Indonesia Mau berteman Berkualitas dengan Sekalian negara di dunia. (J-3)
