Liputanindo.id – Pemerintah Pakistan berupaya melarang partai yang didirikan mantan Perdana Menteri Imran Khan yang Demi ini dipenjara. Langkah ini akan memperkeruh krisis politik yang berlangsung di negara Asia Selatan tersebut.
Menteri Informasi Attaullah Tarar, mengatakan pemerintah Pakistan akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Akbar setelah mendapat persetujuan dari Kabinet. Langkah tersebut merupakan persyaratan hukum Demi melarang sebuah partai politik.
“Pakistan dan PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) Kagak Bisa maju Serempak. Dan serangkaian peristiwa baru-baru ini telah membuktikan hal ini,” kata Tarar, dikutip Antara, Senin (15/7/2024).
“Oleh karena itu, pemerintah akan melarang PTI,” katanya, seraya menambahkan bahwa prosesnya akan dimulai dalam beberapa hari ke depan.
Keputusan itu, kata Tarar, mengutip dugaan keterlibatan PTI dalam serangan di instalasi militer pada Mei tahun Lewat setelah penangkapan Khan dalam kasus korupsi. Khan ditangkap karena menerima Anggaran terlarang, dan dugaan upayanya Demi menyabotase kesepakatan pemerintah-IMF Demi membenarkan keputusan tersebut.
Khan (72), yang digulingkan melalui mosi Kagak percaya pada April 2021, Demi ini berada di penjara di kota garnisun timur laut Rawalpindi, Serempak dengan istrinya atas dugaan keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi dan tindak kekerasan.
Pemain kriket yang beralih menjadi politikus itu telah dibebaskan dalam dua dari tiga kasus yang mendakwanya, sedangkan hukuman ketiganya Tetap ditangguhkan.
Tarar mengatakan pemerintah Pakistan juga akan mengajukan petisi peninjauan kembali ke Mahkamah Akbar terhadap putusannya pekan Lewat, yang menyatakan bahwa PTI memenuhi syarat Demi mendapatkan kursi yang diperuntukkan bagi Perempuan dan kaum minoritas.
Beberapa kandidat yang didukung partai tersebut telah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan yang digelar pada 8 Februari.
