Ilustrasi. Foto: Dok MI
Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga terkena trading halt pada perdagangan kemarin. Kondisi ini mencerminkan kepanikan pasar terhadap kebijakan pemerintah, salah satunya beban fiskal besar yang Kagak ditopang oleh manajemen teknokratis yang kuat.
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai, kejatuhan IHSG bukan sekadar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya ketidakpastian hukum. Maraknya kasus korupsi juga memperburuk sentimen pasar terhadap tata kelola negara.
“Pasar butuh kepastian bahwa negara ini Dapat dikelola dengan Bagus. Tetapi, sistem politik kita Malah melahirkan lebih banyak politisi pragmatis dibanding teknokrat andal. Akibatnya, kebijakan yang diambil cenderung populis,” kata dia dalam keterangannya, Rabu, 19 Maret 2025.
Ia mengatakan, krisis kepercayaan yang sedang terjadi ini Kagak Dapat diselesaikan hanya dengan janji politik atau penyesuaian kebijakan fiskal. Menurutnya, pasar membutuhkan bukti Konkret bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang Kudus dan profesional.
“Salah satu Langkah paling Segera dan konkret Demi memulihkan kepercayaan pasar adalah mengesahkan UU Perampasan Aset. UU ini bukan sekadar instrumen hukum, tapi sinyal bagi pasar bahwa pemerintah serius melawan korupsi dan membangun kembali budaya teknokrasi,” tegasnya.
(Ilustrasi IHSG. Foto: Dok Liputanindo.id)
Mengembalikan kredibilitas pemerintah
Menurut Hardjuno, mengembalikan kredibilitas teknokrasi dalam pemerintahan bukan sekadar soal mengganti pejabat, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat Mempunyai akuntabilitas yang kuat. Demi itu, pejabat strategis yang dipilih harus berdasarkan kompetensi.
“Kita sudah Menyantap pola ini berulang kali. Program besar diluncurkan, Anggaran digelontorkan, tapi eksekusinya Kagak baik karena yang memimpin bukan orang yang paham sektor tersebut. Kalau sistem seperti ini Lalu berjalan, IHSG akan Lalu bergejolak,” katanya.
Lebih jauh, tanpa kepastian hukum yang Jernih dan tata kelola pemerintahan berbasis kompetensi, kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia akan Lalu melemah. Dampaknya bukan hanya pada IHSG, tetapi juga pada investasi jangka panjang dan stabilitas nilai Ubah rupiah.
“Harus Terdapat langkah konkret yang menunjukkan bahwa negara ini Dapat dikelola dengan Bagus. Mengesahkan UU Perampasan Aset Dapat menjadi salah satu langkah paling Segera Demi mengembalikan kepercayaan, bukan hanya bagi investor, tapi juga bagi masyarakat luas,” ujar dia.
