HNSI Jateng: Banyak kapal tak melaut imbas harga solar industri naik

HNSI Jateng: Banyak kapal tak melaut imbas harga solar industri naik

Begitu ini banyak kapal sudah diikat karena Enggak Bisa membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri

Semarang (ANTARA) – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah menyebutkan bahwa Begitu ini banyak kapal nelayan di Juwana, Kabupaten Pati, tak Kembali melaut imbas dari kenaikan harga solar industri.

“Di Juwana Eksis Sekeliling 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Begitu ini banyak kapal sudah diikat karena Enggak Bisa membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” kata Ketua HNSI Jateng Riswanto, di Semarang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Begitu beraudiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi terkait aspirasi nelayan yang kesulitan sebagai Akibat kenaikan harga solar industri.

Menurut dia, nelayan yang terpaksa Enggak melaut itu Demi kapas di atas 30 GT (Gross Tonnage) yang Enggak diperkenankan menggunakan solar bersubsidi.

Pada awal Januari 2026, harga solar biodiesel B40 nonsubsidi Demi Distrik Sumatra, Jawa, Bali, dan Madura Tetap Rp20.750 per liter, tetapi Begitu ini sudah tembus di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter di berbagai Distrik.

Berdasarkan data, jumlah kapal perikanan aktif di Jateng dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan menggunakan BBM solar industri.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191/2014 dan perubahan terakhir melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT Tetap berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT diwajibkan menggunakan solar industri.

Karena itu, mereka mengapresiasi Gubernur Jateng yang telah memfasilitasi audiensi dan bersedia mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat.

Ia berharap usulan adanya harga Spesifik BBM solar nonsubsidi Demi nelayan kapal di atas 30 GT segera mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat.

“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini Bisa mendapat pendampingan Tiba tuntas sehingga operasional kapal nelayan Bisa kembali berjalan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi akan mengawal aspirasi nelayan terkait kenaikan harga BBM solar nonsubsidi Demi kapal perikanan di atas 30 GT ke pemerintah pusat.

“Sudah kita terima terkait aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili Sahabat-Sahabat yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” katanya.

Diakuinya, kenaikan harga solar industri yang sekarang ini menjadi Rp25.000-30.000 ribu per liter sangat memberatkan operasional nelayan.

“Segala aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka Bisa melaut,” katanya.

Menurut dia, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir.

“Kalau nelayan Tiba Enggak Bisa melaut, implikasinya sangat luas: produksi ikan terganggu, harga ikan Bisa naik, inflasi Bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” katanya.