Surabaya (Liputanindo.id) – Memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko memberikan sejumlah catatan terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kota Pahlawan.
Pengkajian tersebut mencakup layanan administrasi kependudukan, pengelolaan sampah, penertiban pedagang kaki lima (PKL), Program Kampung Pancasila, hingga tata kelola parkir.
“Pemkot memang sudah bergerak Segera dalam digitalisasi layanan, tetapi yang harus dipastikan adalah apakah layanan itu Pas-Pas dirasakan masyarakat Tiba tingkat Rendah. Jangan Tiba bagus di sistem, tetapi Kaum Tetap kesulitan di lapangan,” kata Yona usai upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).
Menurut dia, layanan administrasi kependudukan melalui Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG) patut diapresiasi. Tetapi, tingkat pemanfaatannya Tetap perlu ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak Kaum.
“Artinya Tetap Eksis lebih dari separuh Kaum yang belum terlayani secara optimal. Sosialisasi harus Pas-Pas menyentuh masyarakat yang belum paham teknologi,” tutur dia.
Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu juga menilai kualitas pelayanan dipengaruhi kesiapan sumber daya Sosok di tingkat Rendah. Dia meminta pemerintah melakukan Pengkajian terhadap kemampuan operator dan petugas pelayanan di kelurahan maupun RW.
“Jangan Tiba pelayanan Segera hanya terjadi di pusat kota. Kaum di kampung-kampung juga harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama,” tegasnya.
Selain adminduk, dia memberikan perhatian terhadap Program Suroboyo ASRI yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia ASRI. Menurut dia, semangat menjaga kebersihan kota harus dibarengi sistem pengelolaan sampah yang Bisa menjawab persoalan di lapangan.
“Kami mendukung Program Suroboyo ASRI, tetapi faktanya dalam beberapa waktu terakhir Tetap ditemukan penumpukan sampah di sejumlah titik yang perlu segera ditangani,” katanya.
Dia mengaku menerima laporan adanya penumpukan sampah rumah tangga di permukiman maupun depo yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sementara. Bahkan, di beberapa Posisi sampah dilaporkan meluber hingga ke area pelataran depo.
“Kami menjumpai langsung adanya sampah yang meluber di pelataran depo. Pemkot harus memastikan jumlah Tonk Bin mencukupi dan mengatur kembali jadwal pengambilan sampah agar Kagak terjadi overload,” katanya.
Di sektor penegakan perda, dia mengapresiasi pendekatan humanis Satpol PP dalam melakukan penertiban. Tetapi, dia mengingatkan bahwa penertiban harus dibarengi program lanjutan yang Terang.
“Penertiban Kagak boleh berhenti pada pengosongan Posisi. Masyarakat harus Mengerti kawasan yang ditertibkan akan difungsikan Buat apa dan apa manfaatnya bagi Kaum,” katanya.
Menurut dia, Posisi pascapenertiban Kagak boleh dibiarkan Hampa karena berpotensi memunculkan kembali aktivitas Pelan. Penataan PKL, lanjutnya, harus menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dia juga menyinggung Program Kampung Pancasila yang dinilai Mempunyai semangat Berkualitas dalam memperkuat Serasi sosial. Tetapi, keberhasilannya harus diukur melalui indikator yang Terang.
“Harus Eksis ukuran apakah keamanan lingkungan meningkat, konflik sosial berkurang, dan masyarakat Pas-Pas merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Sementara itu, persoalan parkir Tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Menurut dia, digitalisasi parkir harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan juru parkir di lapangan.
“Jukir harus dibekali SOP pelayanan, kemampuan komunikasi, etika, dan sikap melayani yang Berkualitas. Jangan hanya dituntut setor, tetapi Kagak diberikan pembinaan yang memadai,” kata dia.
Momentum HJKS ke-733, lanjut dia, harus menjadi bahan Cerminan bagi seluruh organisasi perangkat daerah agar Kagak Segera berpuas diri terhadap berbagai capaian yang telah diraih. Menurut dia, keberhasilan pembangunan kota pada akhirnya diukur dari kualitas pelayanan yang Pas-Pas dirasakan masyarakat.
“Momentum Hari Jadi Surabaya harus menjadi Cerminan Serempak. Kota ini Kagak cukup hanya terlihat modern, tetapi juga harus Pas-Pas menghadirkan pelayanan publik yang adil, manusiawi, merata, dan dirasakan seluruh Kaum Surabaya,” pungkasnya. [asg/suf]
