SETIAP tahunnya, tepatnya Copot 11 Juli diperingati sebagai World Population Day (Hari Kependudukan Dunia). Peringatan ini diinisiasi oleh Dewan Pengatur Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1989. World Population Day juga terinspirasi oleh fakta demografi Mendunia Begitu itu, bahwa pada tahun 1987 jumlah penduduk dunia mencapai 5 miliar jiwa.
Di Indonesia sendiri, aspek kependudukan juga cukup Pelan menjadi perhatian Berbarengan. Fakta bahwa Indonesia masuk dalam jajaran negara yang Mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia (berdasarkan United Nation Analytical Report, jumlah penduduk Indonesia mencapai 274.790.244 jiwa) memunculkan pertanyaan bagaimana Metode terbaik Buat mengolah sumber daya Insan yang banyak ini menjadi insan-insan yang Tangkas, unggul, dan relevan dengan zamannya? Bagaimana mereka dapat diintegrasikan dengan visi Indonesia Emas 2045?
Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, Indonesia Mempunyai segudang permasalahan yang belum terselesaikan, khususnya kualitas sumber daya Insan yang Pandai dikatakan Tetap rendah. Indikator dari kualitas sumber daya Insan di sebuah negara rendah atau tinggi dapat diukur dari lulusan kelas pekerjanya, data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia Tetap didominasi oleh lulusan SD (Sekolah Dasar) ke Dasar (Tak/belum pernah sekolah) Adalah sebesar 39,10% (BPS, 2022). Salah satu Unsur Krusial Buat meningkatkan kualitas sumber daya Insan dengan memperbaiki mutu pendidikan nasional kita. Pendidikan dapat mengantarkan negara melaju mengikuti perkembangan Era yang semakin melesat.
Peningkatan Kualitas SDM Melalui Sektor Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan langkah yang Cocok Buat mendorong peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. MBKM adalah sebuah Ciptaan yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan diluncurkan sebuah kebijakan Buat mentransformasi sistem Pendidikan Tinggi Indonesia Buat menghasilkan lulusan yang relevan dengan lapangan pekerjaan di masa sekarang dan yang akan datang. Hadirnya MBKM memberikan kesempatan pada mahasiswa Buat merasakan iklim pembelajaran di luar bidang jurusannya. Mahasiswa akan ‘berenang di perairan lepas’ yang sama sekali berbeda dengan kolam yang mereka tempati selama ini. Sektor pendidikan merupakan salah satu Unsur Krusial dalam pembangunan kualitas bangsa, selain juga sektor kesehatan, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan dan lainnya.
Tujuan kebijakan MBKM yakni Buat meningkatkan kompetensi lulusan, Berkualitas dari aspek soft skill maupun hard skill agar mahasiswa lebih siap dan relevan dengan kebutuhan Era, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul dan berintegritas. Salah satu program di dalam MBKM Adalah belajar 3 semester di luar Program Studi, walaupun memang ketika di awal program tersebut dijalankan banyak menjumpai keraguan dalam implementasinya, Tetapi seiring program tersebut berjalan Dekat 3 tahun, tak dipungkiri bahwa para mahasiswa yang mengikuti program-program MBKM telah merasakan manfaatnya. Pemerintah berkomitmen mendorong aktivasi kegiatan MBKM secara setara, antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dengan dukungan penuh pembiayaan dari LPDP.
Mahasiswa di Perguruan Tinggi Tak diwajibkan Buat mengikuti program MBKM, program-program yang disediakan oleh Kemendikbudristek bersifat sukarela dan dapat diikuti secara gratis, termasuk program magang bersertifikat dan studi independen. Dua program tersebut memberikan mahasiswa kesempatan Buat mengasah dan mendapatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap di dunia industri dengan Metode bekerja dan belajar secara langsung dalam proyek atau permasalahan di lapangan secara Konkret. Program magang bersertifikat dan studi independen ini menjadi perhatian Tertentu bagi segenap mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi karena memungkinkan mereka Buat terjun langsung merasakan bagaimana rasanya bekerja di sektor yang mereka inginkan, tentu saja program MBKM ini mendapat respons bagus dari berbagai Perguruan Tinggi yang sudah mengirimkan mahasiswa mereka.
Penanaman Integritas Sejak Awal
Upaya Buat meningkatkan kualitas SDM Indonesia Tak cukup hanya dengan membekali mereka dengan Pendidikan yang bermutu, mempersiapkan mereka Buat siap terjun ke lapangan pekerjaan, atau mengajarkan mereka agar tetap relevan dengan Era, kita juga perlu membekali generasi muda Indonesia dengan nilai-nilai integritas. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa nilai integritas anak muda di lingkungan sekolah Tetap rendah, survei tersebut dilakukan kepada beberapa indikator yakni peserta didik, ekosistem pendidikan, dan pemetaan resiko korupsi di dalam tata kelola pendidikan.
Indeks integritas pendidikan nasional berada di Bilangan 70,40 atau berada di level 2 dari skala tertinggi Adalah level 4. Lebih rinci, indeks integritas pendidikan dasar-menengah berada di Bilangan 74,49 lebih tinggi dibandingkan indeks integritas pendidikan tinggi Adalah 67,69. Sederhananya, semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendahnya integritas pendidikan kita. Entah dari peserta didik/mahasiswanya, maupun dari aspek ekosistem dan tata kelola pendidikannya. Tentu saja hal semacam ini Tak dapat kita biarkan begitu saja, mengingat anak-anak muda tersebut akan mewarisi kepempinan Indonesia di masa yang akan datang. Rendahnya nilai integritas di dunia pendidikan nasional dipengaruhi banyak hal, salah satunya perilaku Tak jujur yang dilakukan oleh pelajar/mahasiswa seperti mencontek dan plagiasi yang Tetap sering dipraktekkan, dan perilaku-perilaku lain yang sudah Pelan menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yakni pungutan liar atau pungli (KPK, 2023).
Tawaran solusi Buat permasalahan integritas ini Eksis dua hal, yang menurut penulis akan sangat berdampak bagi Indonesia ke depannya. Pertama, menyangkut edukasi tentang nilai-nilai integritas, atau pembelajaran anti korupsi yang harus dimasifkan ke seluruh lembaga penyelenggara pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Edukasi yang dimaksud penulis di sini bukan hanya sebatas seminar atau penyuluhan semata, tetapi perlu diadakannya semacam Diklat Tertentu tiap tahunnya yang serius membahas tentang pentingnya integritas dan bahaya korupsi yang merugikan diri sendiri, keluarga, Religi, dan negara. Tawaran kedua, membentuk lembaga pencegahan dan penanganan korupsi di seluruh instansi pendidikan, mulai dari tingkat SD Tiba Perguruan Tinggi. Lembaga tersebut berada langsung di Dasar Kepala Pemerintahan setempat layaknya KPK di Dasar Presiden RI, lembaga tersebut nantinya akan bekerja sesuai dengan acuan dan Panduan yang dirancang Berbarengan KPK dan Mempunyai akses langsung ke KPK Buat koordinasi dan konsultasi.
Mengkapitalisasi Bonus Demografi
BPS menjelaskan sejak tahun 2012 Tiba tahun 2035 Indonesia memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat dibandingkan jumlah penduduk usia anak-anak maupun usia lanjut. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha kreatif, dan konsumen aktif potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan dan perputaran ekonomi mikro serta makro. Dengan bonus demografi ini kita diuntungkan Buat menggenjot sektor perekonomian lebih Segera dari negara-negara lain yang Malah sedang mengalami krisis kependudukan seperti Jepang dan Korea. Kalau bonus demografi ini dapat dikelola dengan Berkualitas oleh pemerintah, maka kondisi ini akan menjadi modal Krusial Buat membangun Indonesia menuju 100 tahun Kemerdekaannya pada 2045 mendatang. Momentum seperti ini sangat sulit terulang Kembali, karena Kalau kita meleset dalam perhitungan maupun pengelolaannya dikhawatirkan bangsa kita akan ketinggalan lebih jauh Kembali dari bangsa lain. Maka, ketika kita berbicara seputar kependudukan di Indonesia. Tentu saja hal pertama yang harus kita lirik adalah tentang kualitas SDM kita menggunakan teropong Pendidikan Nasional yang sudah waktunya menjangkau area yang jauh ke depan.
Pemerintah, Berbarengan dengan pemangku kepentingan lainnya yang Pandai diajak bekerja sama (seperti korporasi nasional maupun Global, organisasi swadaya masyarakat nasional serta Mendunia, lembaga pendidikan serta pihak lain yang berkepentingan dengan Dampak bonus demografi), harus secara Berbarengan-sama Membangun cetak biru peningkatan kualitas sumber daya Insan era bonus demografi. Dilanjutkan dengan aksi Konkret, bagaimana membawa generasi ini mewarnai pembangunan bangsa. Potensi brain drain Pandai terjadi, Kalau pemerintah abai terhadap potensi mereka. (
