Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan. Foto: Istimewa.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta Perum Bulog Kepada segera menyerap gabah kering panen (GKP) dari para petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Alasan, harga GKP di sejumlah daerah Tetap di Rendah harga yang telah ditetapkan pemerintah, Yakni Rp6.500 per kilogram.
“Perum Bulog harus segera turun, menyerap dan membeli gabah petani sesuai HPP. Jangan Tamat pada panen raya dari Februari hingga April 2025 petani belum merasakan HPP gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg),” kata Yohan melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Februari 2025.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan pembelian GKP yang sesuai HPP terjadi di tujuh provinsi. Hal itu berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional.
Adapun ketujuh provinsi yang dimaksud Yakni NTT, Sumatra Barat, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Sementara itu, harga pembelian GKP di Rendah HPP terjadi di 10 provinsi. Yakni, Jawa Tengah Rp 6.412/kg, Nusa Tenggara Barat Rp 6.400/kg, Kalimantan Tengah Rp 6.400/kg, Jambi Rp 6.336/kg, Yogyakarya Rp 6.320/kg, Sumatera Utara Rp 6.252/kg, Banten Rp 6.243/kg, Bali Rp 6.100/kg, Sulawesi Tenggara Rp 6.000/kg dan Sumatera Selatan Rp 5.558/kg.
“Pembelian di Rendah HPP ini karena penyerapan oleh pihak swasta, seperti pabrik penggilingan padi. Karena itu, Bulog harus turun tangan, membeli gabah petani sesuai HPP,” ungkap dia.
Dia mengatakan pemerintah telah menyediakan Anggaran sebesar Rp 39 triliun Kepada Perum Bulog melakukan pengadaan gabah dalam negeri pada 2025. Anggaran tersebut dinilai cukup menyerap hasil panen petani.
“Anggaran tersebut kami rasa sangat cukup bagi Perum Bulog Kepada menyerap sebanyak 3 juta ton gabah selama panen raya pada awal tahun ini,” ucap Yohan.
Selain itu, Yohan mendukung imbauan Presiden Prabowo Subianto agar pabrik penggilingan membeli harga GKP sesuai HPP. Imbauan tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian Presiden terhadap nasib para petani.
“DPR mendukung imbauan Presiden agar pabrik penggilingan juga membeli gabah sesuai HPP. Jangan beralasan karena kualitas gabah, kadar air, rendeman sehingga pembelian di Rendah HPP,” ucap Yohan Member DPR RI dari Dapil NTT 1 ini.
Yohan juga menyampaikan, pihaknya mengapresiasi langkah tegas Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang akan mengusulkan pemecatan terhadap Kepala Bulog daerah yang membeli gabah di Rendah HPP.
“Kami juga mengapresiasi Pemerintah yang telah buat kebijakan berpihak pada petani. Semoga ini Pandai meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mewujudkan swasembada pangan,” ujar Presidium MN KAHMI itu.
