DENYUT perjuangan untuk menghadirkan pemilu yang bermartabat semakin kuat. Di mana-mana bermunculan pergerakan, aksi terhormat rakyat, yang menuntut agar hak angket segera digulirkan. Di Jakarta, Medan, dan Yogyakarta, aksi dukungan terus menggema.
Mereka rela untuk sementara meninggalkan aktivitas keseharian, karena sadar ada hak yang harus diperjuangkan. Yakni, hak untuk mendapatkan pemimpin masa depan yang lahir dari proses pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Hak itu terancam hilang karena pemilu diduga sarat rekayasa. Indikasinya sangat jelas, mulai dari sejak penentuan pasangan calon yang menekuk hukum dan melanggar etika, kampanye yang dibumbui cawe-cawe pejabat negara, bantuan sosial yang sarat dengan muatan kepentingan elektoral, juga surat suara sudah tercoblos dan tertukar, aplikasi Sirekap yang terus-menerus bermasalah, hingga melonjaknya perolehan suara salah satu partai dengan begitu fantastis.
Kesadaran memperjuangkan hak yang membuat mereka rela menggelar aksi dan bersalin rupa menjadi parlemen jalanan itu patut diapresiasi. Dihajar panas dan diguyur hujan tidak mereka risaukan, asalkan terkuak siapa yang membuat pemilu dipertanyakan kejujuran dan keadilannya.
Idealnya, ketika parlemen jalanan kian masif bergerak, mereka yang mengemban suara rakyat dan sebagai wakil rakyat jangan hanya berpangku tangan di Senayan. Member dewan yang terhormat harus bisa mendengar dan menyerap aspirasi rakyat. Karena memang itulah hakikat wakil rakyat sesungguhnya.
Segera gulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR. Itulah wujud penghormatan terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan hak demokrasi lewat parlemen jalanan. Dengan hak angket, orang-orang yang diduga tersangkut kecurangan pemilu bisa dipanggil untuk dimintai keterangan.
Peran mereka akan ditelanjangi persis seperti hak angket yang digulirkan DPR dalam menguak skandal Bank Century pada 2009. Dalam konteks hak angket dugaan kecurangan pemilu, rakyat menjadi tahu pola, cara, metode praktik lancung di pesta demokrasi yang sejauh ini selalu dikritisi.
Setelah pola, cara, metode kecurangan itu terungkap, para pemangku kepentingan bisa menutup celah di pemilu termasuk celah yang diduga dimanfaatkan rezim untuk cawe-cawe mendukung kemenangan pasangan calon tertentu.
Sekali lagi, melalui forum ini kita mengingatkan kepada inisiator angket untuk tidak masuk angin, apalagi mundur teratur. Ketika Anda semua masih ragu-ragu, lihatlah betapa desakan publik terus bertalu-talu. Jangan biarkan hak angket menjadi layu, gara-gara nurani wakil rakyat sudah membeku.
Jangan pula menjadi wakil rakyat yang mengkhianati nalar sehat. Ketika Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, misalnya, penuh dengan hujan interupsi untuk membahas hak angket. Tapi, itu jelas tidak cukup karena tidak ada aksi nyata. Bahkan, ada anggota DPR RI yang malah melontarkan kalimat konyol nan menyayat akal sehat.
Ia dengan lantang menyebut bukan hak angket yang diperlukan rakyat, melainkan hak para sopir angkot. Member dewan yang terhormat itu seolah sedang melakukan fait accompli, mengadu-domba rakyat dengan rakyat. Hak sopir angkot sangatlah penting, tetapi hak angket tidak kalah penting. Meski sama-sama harus diperjuangkan, tapi Itu dua hal yang berbeda
Publik sungguh dibuat lelah dengan anggota dewan yang gemar membuat kegaduhan, tapi amat tidak substansial. Itu sebabnya rakyat jangan diam dan membiarkan orang-orang jahat berkuasa. Dukung perjuangan untuk membenahi pemilu yang sarat dengan dugaan manipulasi. Majulah tekan anggota dewan, agar parlemen beneran segara memgambil keputusan.
