KOMISI D DPRD meminta penanganan banjir di Jakarta harus menjadi prioritas Primer bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano ‘Si Doel’ Karno (Pram-Doel) karena masalah ini Lanjut berulang dan semakin kompleks.
“Kami Menonton bahwa langkah-langkah yang diambil Ketika ini belum cukup Demi menyelesaikan akar permasalahan,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike di Jakarta, Jumat (31/1).
Menurut dia, banjir di Jakarta hingga Ketika ini Tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemimpin daerah yang kini sudah Bukan Tengah menjadi ibu kota negara ini.
Demi itu, ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ketika nanti dilantik dan Formal memimpin Jakarta, dapat memprioritaskan penanganan banjir yang sudah menjadi langganan.
“Ini harus menjadi prioritas Primer bagi Gubernur dan Wakil Gubernur karena masalah banjir Lanjut berulang dan semakin kompleks akibat perubahan iklim serta pesatnya urbanisasi,” kata dia.
Yuke mengatakan bahwa Eksis tiga langkah Primer yang harus dilakukan oleh pemimpin baru Jakarta Demi mengatasi permasalahan banjir di Jakarta, yang pertama, Yakni mempercepat normalisasi dan naturalisasi sungai.
Apalagi kata dia, Ketika ini proyek normalisasi Sungai Ciliwung Tetap menyisakan 17,7 km yang belum selesai, padahal kapasitas sungai yang optimal sangat Krusial Demi mencegah luapan air Ketika hujan ekstrem terjadi.
Selain itu, lanjut Yuke, upaya naturalisasi sungai juga harus dilakukan Demi meningkatkan daerah resapan air. “Kami mendorong agar koordinasi antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat lebih diperkuat, terutama dalam pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala Primer,” katanya.
Yuke menambahkan Demi langkah yang kedua Yakni optimalisasi drainase dan infrastruktur pengendalian banjir dengan memastikan sistem drainase di Jakarta diperbaiki secara menyeluruh, termasuk pembersihan saluran air, pemasangan sumur resapan yang efektif dan penambahan kolam retensi di berbagai titik rawan banjir.
Bukan hanya itu, Segala pompa air harus dalam kondisi siap operasional setiap Ketika, bukan hanya Ketika banjir terjadi. Begitu juga polder dan embung harus diperbanyak dan diperluas, khususnya di kawasan langganan banjir seperti Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
Demi yang ketiga kata Yuke Yakni, penguatan regulasi dan pengawasan tata ruang, gubernur harus berani mengambil langkah tegas dalam menata kembali tata ruang kota dan mencegah semakin berkurangnya daerah resapan air.
“Pembangunan di Daerah hulu, seperti Bogor dan Depok, harus diawasi ketat, karena alih fungsi lahan di sana berdampak langsung pada kondisi banjir di Jakarta,” katanya. (Ant/J-2)
