PADA 2019, media pernah ramai memberitakan insiden kerusuhan di dekat Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, yang memakan korban jiwa mewarnai pascapemilihan Lumrah di tahun tersebut. Mengapa insiden ini Dapat terjadi? Kalau ditelusuri, yang memantik kericuhan ini ialah beredarnya banyak konten online secara terencana dan masif yang menyalahgunakan luka sejarah masa Lampau dan isu-isu SARA, khususnya sentimen antikelompok minoritas.
Konten-konten ini Bukan mengambil bentuk disinformasi dan ujaran kebencian yang eksplisit, tetapi secara halus dan Maju-menerus menyemai bibit kebencian dan perpecahan. Penyebaran konten daring yang demikian sudah mulai Eksis dari awal penggunaan media sosial (medsos) di Pemilu 2014 di Indonesia. Meluapnya konten-konten yang berada di area Arang-Arang tersebut mengalami puncaknya di Pemilu 2019 yang berujung pada kekerasan di dunia Konkret.
Bagaimana agar Indonesia Dapat mencegah kejadian serupa Kepada Bukan terulang Kembali, terutama menjelang Pemilu 2024? KPU mencatat bahwa Dekat 60% dari seluruh pemilih pada Pemilu 2024 ialah pemilih muda yang aktif di medsos. Dapat dipastikan bahwa peran medsos akan semakin sentral dalam pemilu mendatang.
Tantangan dan kebutuhan
Di tengah lautan konten daring dari lebih dari 200 juta pengguna internet dan medsos di Indonesia, kita perlu menyimak dan memilah secara bijak Kepada mencegah peredaran konten-konten problematik yang berusaha memecah belah. Mereka bukannya merangkul dan mempersatukan keberagaman Indonesia.
Di sinilah peran Krusial riset yang memetakan secara nasional pola pergerakan aktor-aktor, dan konten-konten problematik yang disebarkan secara terencana Kepada kepentingan Golongan-Golongan tertentu; isu apa yang mereka Mengenakan? Bagaimana pola penyebarannya? Apa potensi Pengaruh dari konten-konten daring tersebut bagi dunia Konkret, khususnya terkait kemungkinan berujung kepada kekerasan di dunia Konkret? Segala informasi ini akan Membikin Variasi pemangku kepentingan di Indonesia Dapat mengetahui tindakan apa yang harus diambil terhadap konten-konten tersebut.
Selain itu, Indonesia juga perlu mekanisme pelaporan kepada medsos dan implementasinya yang akuntabel dan aksesibel. Ketika ini mekanisme pelaporan di Indonesia Mempunyai banyak jalur. Kementerian/lembaga (K/L) yang terkait dengan isu dan konten yang bermasalah dapat melapor langsung kepada platform atau K/L tersebut juga Dapat melapor kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepada kemudian diteruskan kepada platform.
Selain itu, Kenalan-Kenalan atau pelapor tepercaya platform dapat melaporkan konten bermasalah yang mereka identifikasi kepada platform. Pengguna medsos juga dapat melaporkan lewat mekanisme pelaporan yang tersedia di platform terkait.
Dalam hal ini, mekanisme pengambilan keputusan guna penanganan konten-konten problematik, atau Normal disebut proses moderasi konten, di perusahaan medsos yang beroperasi di Indonesia tampak Tetap perlu ditingkatkan. Hal ini agar kita Dapat secara Serempak menjembatani jarak yang Eksis di antara perusahaan-perusahaan medsos yang beroperasi melalui peraturan Dunia, dengan kondisi dan kebutuhan di konteks lokal di Indonesia agar mereka Dapat mengambil keputusan moderasi konten yang Cocok.
Salah satu Teladan Bagus ialah adanya Golongan kerja yang berisikan perwakilan pemerintah, platform medsos, dan masyarakat sipil yang berdialog dan berkontribusi di dalam penanganan disinformasi terkait covid-19 selama pandemi.
Di sinilah perlunya Indonesia Mempunyai ruang Obrolan Serempak Kepada Dapat membahas agar Tamat ke titik temu terkait definisi, dan cakupan konten yang dianggap bermasalah serta bagaimana tindakan penanganannya yang proporsional. Penanganan terhadap konten daring bermasalah adalah Bukan terbatas hanya melakukan take down, tetapi juga Dapat mencakup penandaan oleh pengguna, penyingkiran, pelabelan, penurunan peringkat atau demonetisasi konten, atau penonaktifan fitur-fitur tertentu.
Langkah konkret
Siapa yang Bisa Kepada melakukan Segala kerja besar di atas di dalam memonitor, memetakan, dan mengambil tindakan Kepada Segala konten daring problematik di negara terpadat keempat dan demokrasi terbesar ketiga di dunia? Selain menggunakan bahasa Indonesia, lebih dari 300 Golongan etnik yang tersebar di 38 provinsi hidup Serempak di negara ini. Mereka juga menggunakan lebih dari 300 dialek lokal.
Di sinilah Obrolan dan kerja Serempak di antara otoritas, platform medsos, dan masyarakat sipil ialah kunci keberhasilan Indonesia mewujudkan pemilu damai 2024. Masyarakat sipil Dapat berperan sebagai jembatan yang membawa isu, kebutuhan dan tantangan terkait pengalaman dan penanganan konten problematik di akar rumput kepada pemerintah dan platform.
Ketika ini Eksis beberapa usaha dari entitas-entitas nonpemerintah yang secara konstruktif berupaya mengawal dan mewujudkan pemilu dan Indonesia damai. Safer Internet Lab (SAIL), misalnya, inisiatif riset kolektif kerja sama di antara CSIS Indonesia dan Google yang melibatkan Variasi pemangku kepentingan di dalam proses riset dan Obrolan.
Hal itu guna membangun strategi-strategi yang Cocok Kepada menangani kekacauan informasi di Indonesia. Selain itu, Eksis juga Koalisi Masyarakat Sipil Musuh Disinformasi besutan Perkumpulan Kepada Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Koalisi Damai (Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia), yang masing-masing berisikan Variasi organisasi masyarakat sipil, think tank, asosiasi jurnalis, asosiasi media, serta akademisi yang berkomitmen Kepada bekerja sama dengan pemerintah dan platform digital mendukung pemilu dan Indonesia damai.
Dengan berdiskusi dan bekerja Serempak, Variasi pemangku kepentingan ini Dapat saling memupuk kepercayaan, keterhubungan, serta membangun tujuan Serempak. Kultur dialog ini akan menjadi benih bagi Indonesia Kepada Mempunyai Dewan Media Sosial di masa depan. Dewan Media Sosial (social media council ) ialah konsep dan praktik yang sedang berkembang di Variasi negara dan Daerah.
Hal itu sebagai salah satu solusi Kepada menjembatani Obrolan di antara kebutuhan konteks lokal dari pengguna medsos di Variasi negara dengan kebutuhan adanya standar aturan Dunia medsos. Segala elemen dan Tanda khas di sini adalah pondasi krusial Kepada Indonesia membangun industri ekonomi kreatif yang bebas, bertanggung jawab, dan berkesinambungan di tengah pemanfaatan platform digital dan kecerdasan buatan yang semakin marak ke depannya secara lintas batas.
