Sejumlah menteri Kabinet Pembangunan VII merumuskan langkah darurat di Kantor Bappenas pada 20 Mei 1998 guna mencegah keruntuhan ekonomi nasional di tengah gejolak kerusuhan Jakarta. Mantan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita menyebut koordinasi tersebut menghasilkan surat berisi usulan tindakan strategis bagi pemerintahan Presiden Soeharto.
Pertemuan yang melibatkan 14 menteri tersebut dilatarbelakangi oleh situasi ibu kota yang Kagak kondusif akibat demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan massa. Berdasarkan laporan Liputanindo.id, para pembantu presiden tersebut menilai pembentukan Kabinet Reformasi bukan merupakan solusi Penting Buat meredam krisis yang sedang berkembang Demi itu.
Ginandjar menegaskan bahwa Berkas yang disusun di Bappenas Kagak mengandung desakan agar kepala negara meletakkan jabatan. Konsentrasi Penting dari para menteri adalah memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis Buat menghindari kolaps ekonomi dalam waktu singkat akibat erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Pada malam harinya setelah rapat di Bappenas, Ginandjar Serempak Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendatangi Jalan Cendana, Menteng. Ketiga menteri koordinator tersebut Bersua langsung dengan Presiden Soeharto di kediaman pribadinya.
Meski melakukan pertemuan langsung, Ginandjar mengungkapkan bahwa sikap kolektif dari jajaran menteri mengenai tekanan politik dan ekonomi Kagak disampaikan secara lugas kepada Soeharto malam itu. Hal ini dikarenakan Presiden Bahkan membicarakan berbagai topik yang dinilai Kagak relevan dengan kondisi darurat yang sedang dihadapi negara.
Kesaksian ini disampaikan Ginandjar dalam siniar Gaspol! di kanal YouTube Liputanindo.id pada Rabu, 14 Mei 2026. Penuturan tersebut memberikan rincian tambahan mengenai dinamika internal kabinet pada hari-hari terakhir pemerintahan Orde Baru, setelah sebelumnya terjadi depresiasi rupiah dan lonjakan harga pangan yang memicu tuntutan reformasi.
