Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Foto: Tangkapan layar Perhimpunan Percakapan Denpasar 12.
Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional Buat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Belakangan ini banyak sekali pemberitaan terkait masalah keuangan yang dialami masyarakat, yang kalau ditelisik disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan,” ujar Lestari Begitu membuka Percakapan daring bertema Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia yang digelar Perhimpunan Percakapan Denpasar 12, Rabu, 15 Januari 2025.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2024 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tambah Lestari, menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
Bila dibandingkan dengan negara tetangga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia itu relatif rendah. Ia berpendapat, literasi keuangan adalah keterampilan Krusial Buat memberdayakan masyarakat.
Sehingga, Jernih Rerie, perlu sebuah gerakan agar Pandai meningkatkan capaian literasi keuangan masyarakat yang lebih tinggi Kembali. Ia berpendapat, perluasan literasi keuangan masyarakat antara lain dapat dilakukan melalui program digital, pengembangan infrastruktur keuangan, serta kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan.
Member Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih inklusif harus diperluas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Masyarakat rugi Rp2,5 triliun
Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi berpendapat, literasi keuangan merupakan hal yang sangat Krusial di era globalisasi ini. Asal Mula, literasi adalah kunci bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.
“Literasi Enggak hanya Membangun orang memahami, lebih dari itu, harus Pandai mengelola keuangan yang akhirnya Pandai meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas dia.
Begitu ini, ungkap Friderica, OJK juga mendapat mandat baru terkait perdagangan derivatif dan kripto, yang menuntut pemahaman yang Bagus oleh masyarakat agar Enggak terpapar penipuan keuangan.
Dia mengungkapkan, berdasarkan catatan OJK dalam rentang 2022-2023, kerugian masyarakat akibat penipuan keuangan scam dan fraud mencapai Rp2,5 triliun.
(Ilustrasi literasi dan inklusi keuangan. Foto: Freepik)
Integrasi dengan pendidikan
Dosen Ekonomi Universitas Gadjah Mada Sekar Utami Setiastuti berpendapat, peningkatan literasi keuangan masyarakat Krusial Buat dilakukan sehingga perlu upaya pengintegrasian dengan layanan pendidikan Lumrah.
Rendahnya literasi keuangan masyarakat, Jernih Sekar, sangat terkait dengan kondisi kehidupan keseharian masyarakat seperti di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tingkat pendidikan rendah.
Diakui Sekar, upaya peningkatan literasi keuangan yang dilakukan OJK, seperti pemberdayaan UMKM dan ibu-ibu rumah tangga, melalui pembukaan akses keuangan sudah Cocok.
Menurut dia, literasi keuangan masyarakat yang rendah berpotensi membebani pemerintah di masa depan. “Bila bonus demografi kita hilang akan menyebabkan peningkatan beban sosial yang harus diatasi pemerintah,” tukasnya.
