Gen Z Diharapkan jadi Penggerak Pengawas Pilkada

Gen Z Diharapkan jadi Penggerak Pengawas Pilkada
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kecamatan Kuta, Badung Bali di Kuta, Sabtu (19/10).(Ruta Suryana/MI.)

 

GENERASI Z diharapkan dapat menjadi penggerak dalam pengawasan partisipatif pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Generasi Z atau Gen Z umumnya mencakup individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, merupakan generasi yang tumbuh di tengah teknologi digital. Mereka dikenal sebagai generasi yang melek teknologi, aktif di media sosial, dan Mempunyai kemampuan komunikasi yang Berkualitas.

 

Akademisi dari Universitas Warmadewa  I Nengah Muliarta mengatakan Generasi Z Mempunyai peran sangat krusial dalam proses pengawasan partisipatif pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, Generasi Z Mempunyai Kesempatan Buat berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi, mengingat mereka Mempunyai akses informasi yang lebih luas dan kemampuan Buat berkolaborasi melalui platform digital.

 

“Tanda khas ini menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang potensial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengawasan Pemilu,” kata Muliarta yang juga Koordinator Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Distrik Bali, NTB dan NTT Ketika menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kecamatan Kuta, di Kuta, Badung, Bali pada Sabtu (19/10).

Cek Artikel:  Ayep Zaki Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kehidupan Layak Kepada Anggota Sukabumi

 

Menurut Muliarta, pengawasan partisipatif adalah upaya masyarakat Buat terlibat dalam proses pemilihan, guna memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat mencegah praktik-praktik kecurangan, seperti politik Doku, intimidasi, dan penyalahgunaan wewenang

 

Muliarta menjelaskan generasi Z Mempunyai kesadaran politik yang tinggi, yang terlihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai isu sosial dan politik. Generasi ini lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan cenderung mengadvokasi perubahan. Melalui media sosial, mereka dapat menyebarluaskan informasi dan mengajak Sahabat-Sahabat mereka Buat berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada.

Cek Artikel:  Diduga Gunakan Fasilitas Negara, Ratusan Baliho Cabup Petahana akan Ditertibkan

 

Muliarta memaparkan, dengan kemampuan teknologi yang Lihai, Generasi Z dapat memanfaatkan berbagai aplikasi dan platform digital Buat memantau proses pemilihan. Misalnya, mereka Bisa menggunakan aplikasi pemantauan Bunyi atau platform media sosial Buat melaporkan pelanggaran yang terjadi selama pemilihan. Di mana penggunaan teknologi dapat mempercepat proses pengawasan dan meningkatkan transparansi.

 

Generasi Z juga dikenal sebagai generasi yang Bisa memobilisasi massa dengan Segera, terutama melalui media sosial. Dalam acara tersebut, Muliarta memberikan Misalnya bagaimana kampanye kesadaran Pemilu dapat dilakukan dengan efektif di kalangan anak muda. Dengan menyebarkan informasi yang Cocok dan relevan, mereka dapat mengajak lebih banyak orang Buat terlibat dalam pengawasan Pilkada.

 

Generasi Z, lanjut Muliarta, Mempunyai kreativitas yang tinggi dalam menyampaikan informasi. Mereka cenderung menggunakan konten visual, seperti infografis dan video pendek, Buat menarik perhatian. Dalam konteks pengawasan Pilkada, kreativitas ini dapat digunakan Buat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan Langkah-Langkah yang dapat dilakukan Buat berpartisipasi.

Cek Artikel:  Pramono Anung akan Kembangkan Kelas Zumba hingga Salsa di Jakarta

 

Muliarta mengingatkan meskipun Generasi Z Mempunyai banyak potensi dalam pengawasan partisipatif Pilkada, Terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, Tetap Terdapat kesenjangan dalam akses informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak individu di daerah terpencil yang belum familiar dengan teknologi dan Langkah berpartisipasi dalam pengawasan. 

 

Terkait hal itu, Muliarta menyarankan agar lembaga-lembaga terkait, seperti Panwaslu melakukan pendekatan yang lebih inklusif Buat menjangkau Seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kualitas demokrasi akan semakin Berkualitas, dan masyarakat akan lebih percaya pada proses pemilihan yang berlangsung. (RS/H-3)

 

 

 

 

 

Mungkin Anda Menyukai