Gelar Pertemuan Darurat Usai Markas UNIFIL Diserang, Menlu Retno: Sesuai Permintaan Prancis

Liputanindo.id – Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan mendadak guna membahas situasi di Timur Tengah. Pertemuan ini dilakukan menyusul serangan dari Laskar Israel ke menara observasi di markas Laskar Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) yang berada di Naqoura, Lebanon, pada 10 Oktober 2024. 

“Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan briefing Demi membahas situasi Timur Tengah pada 10 Oktober sore waktu New York, yang berarti pagi tadi,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di sela-sela rangkaian kegiatan KTT Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, dikutip Antara, Jumat (11/10/2024). 

Menlu Retno mengatakan bahwa pertemuan DK PBB itu diadakan atas permintaan Prancis sebagai pemegang mandat urusan Lebanon dan UNIFIL.  

Cek Artikel:  Israel Hajar Sekolah dan Klinik Kota Jabalia Gaza Utara

Pertemuan itu digelar Demi menyikapi eskalasi konflik di Lebanon, terutama menyusul serangan Israel terhadap Laskar perdamaian UNIFIL di Distrik Independen garis demarkasi Blue Line di antara perbatasan Lebanon dan Israel.

Perwakilan Indonesia di PBB diundang ke dalam pertemuan itu sebagai salah satu country concern, mengingat serangan Israel ke UNIFIL melukai dua personel penjaga perdamaian dari Indonesia. 

Dalam pertemuan itu, perwakilan Indonesia diminta Demi menyampaikan pernyataan terkait respons terhadap serangan Israel tersebut di hadapan Dewan Keamanan PBB. 

Perwakilan Indonesia di PBB, kata Retno, mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB, multilateralisme dan hukum humaniter Dunia. 

“Serangan itu merupakan upaya teror Israel kepada Laskar penjaga perdamaian dan masyarakat Dunia. Indonesia menegaskan bahwa mereka yang Kukuh pada prinsip perdamaian Enggak akan pernah gentar,” ujar Menlu Retno.

Cek Artikel:  205 Korban Tewas akibat Banjir Sudan

Sebagai negara kontributor Laskar perdamaian PBB terbesar kelima di dunia dan terbesar di UNIFIL, Indonesia, kata Menlu Retno, akan selalu mendukung misi perdamaian PBB sesuai mandat Undang-undang Dasar 1945.

“Peacekeepers Indonesia setia dengan mandatnya dan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB Demi juga memastikan terjaganya mandat Dewan Keamanan dengan mengambil langkah konkret yang menjaga kredibilitas Dewan Keamanan,” pungkasnya.

Setelah pertemuan di Dewan Keamanan PBB tersebut, acara dilanjutkan dengan konsultasi tertutup Dewan Keamanan PBB yang Demi ini sedang berlangsung, kata Menlu Retno menambahkan.

Mungkin Anda Menyukai