BANYAK orang bilang bahwa etika dalam praktik politik itu omong kosong. Ia dipandang absurd. Dalam politik praktis, kata orang yang meyakini absurditas etika politik, yang penting tidak melanggar aturan cukup sudah.
Tapi, benarkah seperti itu? Demi menjawab pertanyaan itu, pas kiranya bila kita menyimak peristiwa tentang hakim Inggris yang dipecat gara-gara menonton film porno di kantor mereka, beberapa tahun yang lalu. Inggris, negara liberal itu (liberal kerap dianggap bebas dalam kacamata negatif), tidak mengenal kompromi atas pelanggaran etika.
Tiga hakim di Inggris itu, yakni Timothy Bowles, Warren Grant, dan Peter Bullock, dipecat karena menonton bahan-bahan pornografi melalui fasilitas teknologi informasi di kantor mereka. Selain dipecat, ketiga hakim tersebut juga diberhentikan dari jabatan mereka.
Dua pejabat pemerintah yang menggelar investigasi atas kasus tersebut, ketika itu, menyimpulkan bahwa menonton bahan-bahan pornografi ialah ‘penyalahgunaan yang tidak bisa dimaafkan’. Tindakan itu juga dinilai merupakan ‘bentuk tindakan pejabat publik yang sama sekali tidak bisa diterima’.
Chris Grayling, salah seorang pejabat yang melakukan investigasi, mengatakan bahwa dari sisi hukum, ketiga hakim tersebut tidak melakukan pelanggaran. “Ini persoalan etika, soal kode etik. Para hakim ini tidak melanggar hukum ,” kata dia.
Badan yang membidangi kode etik hakim mengatakan tiga hakim yang dipecat menerima keputusan tim investigasi dan tidak mengajukan banding. Hakim keempat, Andrew Maw, memutuskan mundur sebelum kasus itu diselidiki.
Begitu kuatnya Inggris menjunjung etika kepublikan. Perkara privat (menonton konten porno), tapi dilakukan di kantor publik yang biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh publik melalui pajak, tetap divonis mencederai kepentingan publik. Karena itu, meskipun tidak ada aturan yang dilanggar, tetap saja mereka dijatuhi sanksi pemecatan.
Di negeri ini, etika dipandang amat longgar. Ia seperti berdiri terpisah dari ‘barisan’ aturan. Moral dan etika kepublikan diposisikan di kaki, bukan di kepala yang menggerakkan perintah kepada tubuh. Apa yang menjadi perdebatan saat Kepala Negara mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Negara dan membicarakan strategi politik partisan amat layak untuk disoal dari sudut pandang etika.
Apalagi secara terang benderang, Kepala Negara mengakui bahwa acara kumpul-kumpul di Istana itu membicarakan strategi koalisi Pilpres 2024. Merancang strategi politik kelompok (bukan strategi memajukan kesejahteraan rakyat) di Istana Negara, yang listriknya dibiayai rakyat, pendingin ruangannya dibayar pakai duit rakyat, suguhan camilannya diambil pakai dana rakyat, apakah bukan bentuk pencederaan terhadap rakyat?
Apa jadinya apabila sebuah bangsa (Indonesia) berubah menjadi bangsa yang tidak bermoral? Para pemerhati etika menganggap sangat jelas bahwa peristiwa di Istana beberapa waktu lalu itu seperti tontonan kebangsaan yang menyuguhkan para pemimpin yang hanya menampilkan moralitas sekadarnya.
Apa yang sebenarnya kita harapkan dari bangsa Indonesia ketika perjalanan meniti peradaban tidak dibarengi dengan etika yang longgar, bahkan sangat longgar? Moral adalah kesadaran hati dari tiap-tiap jiwa manusia, kesadaran hati nurani untuk menghormati dan mencintai sesama, mementingkan kepentingan masyarakat.
Karena itulah, sesungguhnya tidak ada absurditas ketika kita berbicara kebaikan-kebaikan perilaku moralitas. Tolok ukurnya ialah akal sehat dan memosisikan etika pada tempat yang luhur.
Inggris dan banyak negara lainnya sudah menunjukkan cermin besar bagaimana para pejabatnya tidak main-main dengan etika dan moral publik. Bukan ada yang menangkis jika ada kesalahan etis dalam perilaku mereka. Mereka paham betul bahwa etika harus tegak.
Rakyat adalah pemilik kuasa. Etika dan moralitas yang ketat akan menggaransi bahwa sang pemilik kuasa tidak bakal kehilangan kekuasaannya karena dicuri oleh mereka yang tidak berhak.
