APAKAH sistem ekonomi etatisme Lagi relevan dengan Era? Sejujurnya, sistem ekonomi apa pun yang dipakai sebuah negara Tak terlalu Krusial. Jauh lebih Krusial ialah apakah sistem yang diterapkan itu sanggup menghadirkan kesejahteraan rakyat atau Tak. Seperti perumpamaan ‘Tak Krusial kucing hitam atau putih, yang lebih Krusial ialah kucing itu Dapat menangkap tikus’.
Tetapi, memahami prinsip-prinsip dasar suatu sistem ekonomi tetap perlu. Setidaknya ia memberikan panduan agar sebuah gerak perekonomian menuju cita-cita kesejahteraan lebih terarah dan Akurat sasaran. Dalam konteks itu, memahami kecenderungan-kecenderungan ‘perangai ekonomi’ yang dikendalikan Berkualitas oleh pasar maupun elite Dapat menjadi pisau analisis guna menemukan resep terbaik meraih kesejahteraan.
Dari pemahaman akan prinsip dan sistem ekonomi itu, kita diberi sinyal-sinyal akan datangnya masalah sehingga kita Dapat menyiapkan mitigasi risiko dan jalan keluarnya. Kita Dapat belajar, misalnya, mengapa indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Dampak Indonesia (BEI) Lanjut-menerus terjun bebas akhir-akhir ini, hingga turun lebih dari 7% hanya dalam kurun dua bulan.
Kita juga Dapat menganalisis, mengapa begitu banyak kebijakan ekonomi diluncurkan, bahkan dengan embel-embel ‘Dapat mendorong lompatan pertumbuhan ekonomi’, tapi Malah direspons dengan larinya Biaya asing dari pasar saham. Hanya dalam dua bulan, Januari-Februari 2025, jumlah modal asing yang keluar dari pasar modal mencapai Rp21,89 triliun.
Bahkan, rontoknya IHSG dan larinya Biaya asing dari pasar saham beriringan dengan peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga pengelola aset negara yang digadang-gadang membut ekonomi kita melesat. Eksis yang bilang, terlalu Pagi menghubungkan rontoknya IHSG dengan hadirnya Danantara. Akan tetapi, menihilkan sama sekali pendapat itu juga bukan respons yang bijak.
Selain rontoknya IHSG, kita dibuat Lanjut bertanya-tanya mengapa nilai Ganti rupiah terhadap dolar Amerika Perkumpulan Lanjut terjerembap. Dalam kurun satu tahun, rupiah terempas hingga 1.000 terhadap dolar AS, dari 15.400-an/US$ pada Januari 2024 menjadi 16.400-an/US$ pada Januari 2025.
Karena itu, di sini seperti berlaku rumus ‘pasar tengah menghukum berbagai kebijakan yang lahir dengan spirit mulia, tapi dijalankan dengan Metode yang menabur curiga’. Dari sinilah mengapa di awal tulisan ini saya mempertanyakan relevansi etatisme dalam ekonomi.
Saya khawatir, banyak punggawa negara yang mengira bahwa segalanya Lagi Dapat dikontrol. Bahkan, kebijakan ekonomi pun hendak dikontrol dengan keyakinan penuh bahwa pasar akan ‘takluk’ dengan sendirinya.
Sistem ekonomi etatisme yang menerapkan monopoli, yakni kekuasaan ekonomi hanya terpusat pada satu pihak atau Grup, memang Tak dijalankan. Tetapi, tangan-tangan tak terlihat yang hendak mengontrol dengan gejala yang mirip model etatisme itu Lagi terlihat.
Percayalah, seperti saya kutip dari Kitab Negara Paripurna karya Yudi Elok, sistem etatisme terbukti telah melemahkan imajinasi serta kreativitas tiap individu. Hal itu disebabkan kegiatan ekonomi dikuasai negara sehingga sistem itu hanya menguntungkan Grup elite atau orang kaya.
Dalam benak penganut etatisme ekonomi, seluruh kegiatan perekonomian Dapat dikendalikan dan diatur negara atau pemerintah. Bahkan, jangan-jangan Eksis yang merasa peran masyarakat Tak terlalu Krusial. Oleh Alasan itu, ketika bermunculan gerakan melalui tagar #KaburAjaDulu maupun #IndonesiaGelap, Eksis kalangan di pemerintahan yang mencurigainya sebagai murni gerakan politik.
Padahal, bila saja Eksis ruang bijak tersedia, tagar-tagar itu Dapat dibaca bahwa ‘pasar dan publik sedang menghukum berbagai kebijakan mentah yang diluncurkan tiba-tiba’. Publik tetap diposisikan sebagai objek layaknya benda Tewas.
Sebaiknya pemerintah segera membuka diri. Caranya, perbaiki kebijakan yang Membangun pasar nervous dan meriang. Sadarlah bahwa kita kini hidup di Era ekonomi pasar, bukan era etatisme. Ekonomi komando Konkret-Konkret sudah usang.
Apabila meminjam teori Joseph Schumpeter, ekonom sekaligus mantan menteri keuangan Austria, pemerintah mesti berani ‘menyembelih keusangan’ agar pasar dan publik Tak Lanjut-menerus menghukum optimisme pemerintah dengan Fakta sebaliknya.
