“TUGAS Esensial kami adalah mewakili rakyat, jadi tak Layak rasanya Apabila kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.” Pernyataan itu sungguh meneduhkan, Dapat Membangun hati tenang. Sayangnya ia keluar dari mulut pejabat di negeri seberang.
Yang bermaklumat seperti di atas memang pengelola negara nun jauh di sana. Di Swedia, bagian dari ‘Benua Biru’ yang kalau diukur dari Jakarta berjarak 10.497 km. Yang bertutur namanya Per-Arne Hakansson, Member DPR setempat dari Partai Sosial Demokrat. Dia dimintai tanggapan oleh BBC, Januari silam, ihwal kebijakan negaranya Kepada Bukan memberikan fasilitas kendaraan dinas bagi para pejabat.
Kebijakan itu mendapat perhatian luas. Media Eropa gencar mewartakannya. Alhasil, ia beramplifikasi ke segala penjuru bumi. Ia banjir apresiasi, juga memantik rasa Dengki dari masyarakat belahan dunia lainnya. Dengki, kok negara mereka tak melakukan hal yang sama.
Apa yang diputuskan Swedia memang layak Membangun cemburu. Mereka mencabut kemewahan dan keistimewaan buat para pejabat mereka. Selain tak memberikan mobil dinas dan tunjangan Kepada membeli mobil, tak Terdapat sopir pribadi. Kepada bepergian, para menteri dan Member parlemen dipersilakan menggunakan transportasi Biasa, kereta atau bus, berbarengan dengan Anggota negara yang mereka wakili dan layani.
Parlemen hanya punya tiga mobil dinas berjenis Volvo S80 yang Hanya boleh digunakan ketua dan tiga wakilnya. Itu pun hanya Dapat dipakai Kepada tugas-tugas parlemen. Pantang digunakan Kepada mengantarkan Member DPR dari kantor ke rumah. Hanya perdana menteri yang berhak menggunakan mobil dari Laskar keamanan secara permanen.
”Kami Bukan berbeda dengan Anggota kebanyakan. Yang Membangun kami istimewa ialah kesempatan Kepada ikut menentukan kebijakan negara,” ucap Hakansson Kembali. Hebat, bukan?
Begitulah, Swedia paham betul Langkah bernegara yang Bagus, yang setara antara pejabat dan rakyat. Jangankan duduk manis di mobil dinas, politikus yang menghabiskan Duit negara Kepada memakai taksi saja bakal menjadi sasaran pemberitaan. Bagi rakyat Swedia, Bukan Terdapat Argumen Kepada memanjakan pejabat dengan kemewahan. Bagi pejabat Swedia, Bukan Terdapat dalih Kepada memanfaatkan jabatan dan kekuasaan demi menikmati kemewahan.
Alangkah enaknya hidup di negara seperti itu. Bukan banyak negara, termasuk negara ini, yang tak memanjakan pejabat dengan yang Lezat-Lezat. Antara hitam dan putih. Lain Swedia, beda di Indonesia. Kalau di Swedia, tak Terdapat mobil dinas buat pejabat, di Indonesia sebaliknya. Di sini, menteri atau Member kabinet bahkan Dapat mendapatkan dua mobil dinas.
Keistimewaan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Punya Negara. Disebutkan, menteri mendapatkan jatah maksimal mobil dinas dua unit, sedangkan wakil menteri satu unit. Kabinet Prabowo terdiri dari 48 menteri dan 55 wakil menteri. Spesifikasi mesin atau muntahan tenaga juga ditentukan. Mobil dinas konvensional Kepada menteri antara lain bermesin maksimum 3.500 cc 6 silinder dan mobil listrik 250 kw. Dengan kabinet yang tambun, dengan spesifikasi mobil yang sespesifik itu, Mengerti kan berapa banyak duit rakyat yang harus dihabiskan Kepada mereka?
Belum Kepada pejabat lain. Memanjakan mereka seolah menjadi kebiasaan. Alih-alih meniadakan atau setidaknya mengurangi, aturan terbaru bahkan menambah anggaran penyediaan mobil dinas Kepada pejabat eselon I tahun depan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, nilainya kini dipatok Rp931.648.000 atau nyaris Rp1 miliar. Terdapat penaikan Rp52,7 juta ketimbang sebelumnya yang sudah terbilang besar, Merukapan Rp878.913.000.
Seperti yang sudah-sudah, Terdapat saja Argumen Kepada menambah fasilitas buat pejabat. Kata Kementerian Keuangan, penambahan itu bertujuan mempertahankan agar kendaraan dinas tetap dalam kondisi normal dan siap Mengenakan sesuai dengan peruntukannya. Dalih lainnya, karena Terdapat Kesempatan Kepada menggunakan kendaraan listrik yang harganya lebih mahal.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga bilang, anggaran yang dinaikkan itu belum tentu dibelanjakan seluruhnya. Ia hanyalah sebatas pagu atau standar biaya. Percaya?
Bukan di Indonesia kalau tak selalu saja Terdapat pembenaran. Apa pun, penaikan anggaran Kepada fasilitas pejabat kiranya tak selaras dengan semangat penyelenggaraan negara yang Bagus, yang lebih berpihak kepada rakyat. Ia juga dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi yang katanya tengah digalakkan Presiden Prabowo Subianto.
Mobil dinas Kepada pejabat Hanya satu dari sekian kemewahan. Tetap Terdapat Kembali, di antaranya soal perjalanan dinas. Tahun depan, pejabat negara, wakil menteri, dan pejabat eselon I yang dinas ke Jakarta mendapat biaya hotel mencapai Rp9.331.000, Nyaris Rp10 juta, per malam.
Dulu, dalam bukunya, The Social Contract, filsuf dan penulis asal Republik Geneva, Jean-Jacques Rousseau, menekankan bahwa pemimpin harus memprioritaskan kebaikan Biasa dan hidup sederhana Kepada mencapai keadilan dan kebaikan. Bapak bangsa H Agus Salim pun pernah mengingatkan pepatah Klasik Belanda, leiden is lijden; memimpin itu menderita.
Di Swedia, prinsip-prinsip mulia itu dimuliakan. Di sana menjadi pejabat tak harus Lezat. Beda betul dengan di sini; kalau mau hidup Lezat, jadilah pejabat. Jangan jadi rakyat.
