Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi tinggi di atas enam persen mendesak dicapai, jika visi menjadi negara maju di 2045 ingin diwujudkan. Ambisi itu disebut tak akan terealisasi jika dalam tahun-tahun mendatang perekonomian hanya tumbuh di kisaran lima persen.
“Indonesia perlu keluar dari middle income trap sebelum 2045. Oleh sebab itu, untuk mencapai ke sana, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas enam persen per tahun,” kata Staf Spesialis Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Global Kementerian Keuangan Parjiono dalam Lembaga Indonesia Future Policy Dialogue, dikutip Kamis, 10 Oktober 2024.
Guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi di atas enam persen, imbuh Parjiono, maka Indonesia perlu mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Itu juga dirasa mendesak lantaran dalam dua dekade terakhir ekonomi nasional seolah jalan di tempat dengan angka pertumbuhan di kisaran lima persen.
“Indonesia perlu mencari sumber pertumbuhan yang baru karena lima perse ini sudah dua dekade dan ini harus segera dicari sumber-sumber ekonomi yang baru,” ujar Parjiono.
Telurkan program reformasi struktural
Pemerintah, lanjut Parjiono, telah mengemas sejumlah program reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi. Hal itu diharapkan tak sekadar membuat ekonomi tumbuh tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Selain mencari dan mengoptimalisasi sumber pertumbuhan baru, Indonesia juga perlu mengubah model pertumbuhan ekonominya. Dalam hal ini, kata Parjiono, APBN berperan penting.
“Strategi kebijakan fiskal 2025 terdiri dari dua pendekatan utama, yakni strategi jangka menengah panjang dan strategi jangka pendek,” terang dia.
.png)
(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
Dalam jangka menengah panjang, APBN didesain untuk bisa mendukung penguatan sumber daya manusia, hilirisasi, transformasi ekonomi hijau, hingga ketahanan energi dan pangan.
Sedangkan dalam jangka pendek, instrumen fiskal negara diupayakan bisa mendukung kelanjutan program prioritas dan unggulan yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru di tahun depan.
