EFISIENSI memang Bukan sama dengan penghematan. Sekadar berhemat Membikin kita Dapat menomorduakan hasil, sedangkan efisiensi sebaliknya.
Bahkan secara bahasa, efisiensi berarti menempatkan hasil atau tercapainya tujuan di depan sumber daya. Maka, efisiensi Bukan berkompromi pada hasil. Hasil Bukan boleh hanya Dekat tercapai, apalagi Bukan.
Pemahaman efisiensi itulah yang mutlak diterapkan pada efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo. Dengan sumber pendapatan yang menyempit, sedangkan program dan jumlah Personil kabinet semakin besar, kita sepakat bahwa efisiensi anggaran diperlukan.
Terlebih, selama ini sudah menjadi kebiasaan di banyak kementerian/lembaga, anggaran Bahkan diboroskan Buat perjalanan dinas, rapat di luar kantor, seminar, dan berbagai acara seremonial. Dengan begitu, instruksi efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo pada 22 Januari Lewat memang perlu.
Tetapi, yang jadi soal, Sasaran efisiensi Rp306 triliun nyatanya ikut berimbas pada program yang lebih luas. Gambaran paling jelasnya Terdapat di Kementerian Pekerjaan Lazim (PU). Dipangkas sebesar Rp81,38 triliun, anggaran Kementerian PU di pagu 2025 tinggal tersisa Rp29,57 triliun. Akibatnya, 21 proyek infrastruktur terimbas, termasuk pembangunan 14 bendungan dan 1 bangunan pengarah ruko, revitalisasi Waduk dan situ, juga pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38.550 hektare.
Memang, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut bahwa proyek-proyek yang dalam skema multiyears contract itu bukan sama sekali berhenti, melainkan direlaksasi alias dimundurkan penyelesaiannya.
Dikorbankannya program-program infrastruktur sejenis itu menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR Bukan Memperhatikan program tersebut krusial bagi ketahanan pangan dan ketahanan negara. Padahal, dengan perubahan iklim, sejak beberapa tahun Lewat Ahli-Ahli dunia telah mengingatkan soal krisis pangan dan wabah penyakit. Setiap negara didorong Buat meningkatkan kemandirian pangan dan memperbaiki sistem kesehatan.
Karena itu, ketika pekan Lewat Presiden Prabowo menginstruksikan perombakan Sasaran efisiensi, maka saatnya Membikin penghitungan yang lebih cemat. Kemarin, sejumlah komisi di DPR telah kembali menggelar rapat dengan kementerian/lembaga (K/L) Buat membahas efisiensi anggaran. Delapan K/L yang rapat kemarin memang bukan terkait dengan pertahanan dan ketahanan negara.
Karena itu, kita mendesak agar penghitungan kembali Sasaran efisiensi juga dilakukan pada kementerian-kementerian tersebut, termasuk Kementerian PU, Kementan, Kemenhan, dan bahkan Basarnas yang menunda pengadaan alutsista SAR akibat efisiensi 50%.
Sekali Kembali kita tekankan, efisiensi anggaran tetaplah harus berpijak pada hasil keseluruhan program. Bukan sekadar mengejar hasil satu-dua program.
Tanpa keadilan dan keberimbangan pada efisiensi anggaran, pemerintah sebenarnya mempertaruhkan ketahanan dan pertahanan negara. Rakyat dihibur lewat perut, sedangkan matanya ditutup dari ancaman krisis lebih besar yang Lalu mengintai.
