DALAM menjaga kelestarian bahasa Indonesia dibutuhkan juga unsur politik. Member DPR RI Himatul Aliyah menjelaskan unsur politik dalam kelestarian bahasa Indonesia bisa dalam bentuk kebijakan seperti mengamanatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.
Ia juga mencontohkan kebijakan pemerintah Jepang dalam menjaga bahasa Jepang dengan mewajibkan literatur menggunakan bahasa asli Jepang.
“Dukungan politik dalam pengembangan bahasa juga diperlukan karena strategi politik bisa mewajibkan literatur diterjemahkan ke bahasa jepang. untuk dukungan betul-betul mengawal penyusunan regulasi hingga penetapan anggaran,” kata Himatul, Minggu (25/8).
Baca juga : Sebanyak 200 Ribu Kosakata Sasarankan Masuk KBBI sebagai Tuntutan Era Mendunia
Terbiasa menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI yang benar diharapkan bisa diikuti pembaca terutama anak muda sehingga anak muda secara tidak sadar turut serta menjaga kelestarian Bahasa Indonesia. Himatul juga menyarankan agar Badan Bahasa Kemendikbud-Ristek juga harus sosialisasikan kosakata yang belum terkenal atau istilah baru yang muncul tapi belum akrab bagi masyarakat.
“Setidaknya 2 hal dalam proses kebijakan di Indonesia yakni peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia serta evaluasi kebermanfaatan terhadap dampaknya,” ujar dia.
Sementara itu, dalam menjaga kelestarian bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) memiliki pusat pembinaan bahasa dan sastra yang aktif untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap para penutur bahasa.
Baca juga : Kosakata Bahasa Indonesia Berjumlah 160 Ribu, Banyak Diserap dari Bahasa Daerah
“Berkualitas itu penutur asli, maupun pembinaan terhadap lembaga. Jadi di seluruh wilayah, seluruh Indonesia, kita melakukan pembinaan kepada lembaga. Jadi itu lembaga satuan pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, yang kita bina terus,” ungkap Sekretaris Badan Bahasa, Hafidz Muksin.
Pembinaan rutin juga dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun. Supaya terus mengalami peningkatan. Sehingga di setiap wilayah diberikan target ada sekitar 45 lembaga yang secara resmi setiap provinsi yang untuk pembinaan.
“Dari 45 lembaga yang melakukan pembinaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik yang benar, nanti mereka dapat memberikan atau menjadi contoh bagi lembaga lainnya. Dan ini akan kita pantau terus bagaimana peningkatannya menjadi tolak ukur pencapaian peningkatan penutur dalam penggunaan bahasa Indonesia,” pungkasnya. (H-2)
