Dukung Program 3 Juta Rumah, Kadin Dorong Pembiayaan Hijau hingga Prinsip ESG

Ketua Lumrah Bilik Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie Serempak Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Dok. Istimewa

Jakarta: Ketua Lumrah Bilik Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mendorong implementasi Enviromental, Social, and Governance (ESG) serta green financing (pembiayaan hijau) di sektor perumahan. Kedua aspek tersebut dinilai sangat Krusial dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

“Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita Dapat barengi dengan ESG tentu sangat Berkualitas,” kata Anin, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 8 Februari 2025.

Hal itu disampaikannya Begitu hadir sebagai pembicara Primer Serempak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia. Meski demikian, Anin mengakui Terdapat sejumlah hal yang harus dipacu guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

Cek Artikel:  Bayar Parkir di Surabaya Mengenakan QRIS

“Yang paling Krusial bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain,” ungkap dia.

Hasil karya itu harus dilakukan karena berbagai Ragam Bonus dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah. Agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Dapat Mempunyai akses Kepada Mempunyai rumah.

“Intinya ialah yang paling Krusial bagaimana masyarakat Dapat mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, Berkualitas daripada masyarakat Lumrah maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah,” sebut dia.

“Nah, di sinilah Kadin Ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita Dapat memberikan masukan yang Dapat diimplementasi,” ujarnya.
 

Acara ini turut dihadiri Wakil Ketua Lumrah Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Lumrah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe. Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam Lembaga Obrolan tersebut Yakni Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Mendunia Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Berdikari Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

Cek Artikel:  Rupiah Menguat Jelang Rilis Indeks Kepercayaan Konsumen

Berperan Aktif

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengajak Kadin Indonesia Kepada berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu Pusat perhatian Primer Presiden Prabowo Subianto Kepada mengatasi backlogperumahan yang Lagi tinggi di Indonesia.

Ara menilai, keterlibatan Kadin Indonesia sangat Krusial karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, Mempunyai pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan Sasaran yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak Kepada segera terealisasi.

“Apalagi, Sasaran program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat Krusial,” ujar Ara.

Dia secara Spesifik meminta Anin Kepada memperkenalkan konsep Central Purchasing, Yakni sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan.Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan Kepada melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun. Program ini akan diajukan Kepada dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

Cek Artikel:  Jaga Harga Beras, Bulog Dikucuri Rp16,6 Triliun

Mungkin Anda Menyukai