Dualisme PMI, SK Kemenkumham Jadi Penentu

Dualisme PMI, SK Kemenkumham Jadi Penentu 
Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) memasang torn air Rapi di bak kendaraan pikap halaman kantor PMI Pusat di Jakarta(MI/Usman Iskandar)

PENGAMAT politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai secara politik memang terjadi adanya dualisme Palang Merah Indonesia (PMI). 

Diketahui, Ketua Biasa PMI terpilih di Musyawarah Nasional (Munas) ke XXII, Jusuf Kalla (JK) melaporkan Mulia Laksono ke polisi terkait kisruh pemilihan Ketua Biasa PMI.

“Ya saya kira secara politik, memang faktanya hari ini pmi itu Eksis dua. Dualisme PMI versi JK dan Mulia Laksono,” terang Adi kepada Media Indonesia, Selasa (10/12).

“Tentu keduanya saling klaim siapa yang paling legitimate, siapa yang paling Absah, dan siapa yang paling absah,” tambahnya. 

Cek Artikel:  PDIP Bakal Pimpin Komisi I,V, Banggar dan BAKN

Adi menjelaskan penentu siapa sosok ketum paling legitimate adalah SK Kemenkumham dan kepada siapa SK itu akan diberikan. Apakah kepada PMI versi JK atau Mulia Laksono. 

“Sekadar ya menjadi ramai secara politik karena selama ini kan PMI itu adem ayem, PMI nyaris tanpa kegaduhan, PMI nyaris tanpa Eksis gejolak dan huru hara,” tuturnya.

Tetapi, tiba-tiba Eksis ketum PMI tandingan di luar Jusuf Kalla. Sehingga menimbulkan pertanyaan Eksis apa di dalam tubuh PMI. 

“Apakah Eksis Elemen lain yang menghendaki supaya Pak JK Enggak Tengah ketum PMI atau Eksis Elemen lain. Kita harus tunggu perkembangannya,” tandasnya. (Ykb/M-3)

Mungkin Anda Menyukai