Para pemangku kepentingan atau stakeholder diminta berkoordinasi intens dalam menyikapi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Polemik pagar laut tersebut Lanjut berlanjut lantaran tak Eksis komunikasi yang intens.
“Para pemangku kepentingan harus berkoordinasi lebih intens sehingga Bukan saling lempar. Ini terlihat Bukan Eksis komunikasi antarstakeholder,” kata Member Komisi IV DPR Daniel Johan kepada Liputanindo.id, hari ini.
Dia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI AL Buat meningkatkan koordinasi. Terlebih terdapat perbedaan pandangan soal pembongkaran pagar laut.
“Kita mendorong agar para pihak Berkualitas Kementerian KP, TNI AL Buat berkoordinasi agar penyelesaian masalah pagar laut ini Segera tuntas,” ujar Daniel.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan koordinasi Krusial dilakukan Buat mengetahui dalang dibalik berdirinya pagar laut. Komisi IV DPR juga bakal memanggil pihak terkait Buat mendalami lebih jauh soal pagar laut tersebut.
“Kalau sudah ditemukan dalang dibalik pemasangan pagar bambu tersebut segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Segera gelar perkara agar terang benderang masalahnya,” kata Daniel.
Pembongkaran pagar laut sejatinya telah dilakukan oleh TNI AL. Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyayangkan pembongkaran itu lantaran khawatir hilangnya barang bukti Buat penyidikan.
Sebelumnya, masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang dihebohkan dengan adanya pagar laut. Pasalnya, pagar yang terbuat dari bambu itu disinyalir terbentang hingga 30,16 kilometer yang mencakup enam kecamatan dan 16 desa di Kabupaten Tangerang.
Munculnya pagar bambu tersebut Membikin para nelayan di Sekeliling Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, khawatir dengan mata pencahariannya. Selain telah menutup akses para nelayan, pagar juga melenyapkan ikan yang Eksis di tempat berdirinya bambu itu.(P-2)
