ANGGOTA Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menerapkan aturan yang terkait dengan pertembakauan. Pasalnya, Rahmad menilai urusan pertembakauan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
“Ketika salah kebijakan, ketika tergesa-gesa, ketidakhati-hatian, kita harapnya mendapatkan dana banyak tetapi implikasinya dari sisi ekonomi besar. Salah satunya adalah berapa juta rakyat kita hidup dari pertembakauan,” kata Rahmad di Jakarta pada Senin (9/9).
Lebih lanjut, Rahmad juga menekankan, bahwa rapat kerja antara DPR dengan Menteri Kesehatan (Menkes) mewajibkan pemerintah mengajak pihak stakeholder baik dari seluruh jajaran pemerintah, petani tembakau, serta serikat pekerja, agar bisa memahami aturan-aturan terbaru yang akan diterapkan oleh pemerintah.
Baca juga : DPR Kecewa PP Produk Tembakau Minim Pelibatan Publik
“Industri tembakau adalah aset kita dalam lokomotif pembangunan. Makanya ketika mengambil kebijakan dan berimplikasi kepada ekonomi kepada pekerja, haruslah kehadirannya tidak keburu-buru tapi tidak hanya sebatas kaca mata kuda aturannya, tidak hanya dari sisi kesehatan saja,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini sedang merancang aturan kemasan polos untuk rokok sebagai upaya menekan prevalensi perokok di Indonesia.
Rahmad menilai, hal tersebut harus memperhatikan apakah nantinya implikasi aturan tersebut memang bisa menurunkan prevalensi perokok di Indonesia atau justru menimbulkan masalah baru bagi negara, salah satunya adalah maraknya rokok-rokok ilegal.
“Definisinya terkait dengan aturan untuk menekan prevalensi pemula untuk tidak rokok tidak semata-mata membuat aturan, tapi edukasi, peran tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana dampak bahaya (merokok) bagi anak-anak itu menjadi salah satu kunci,” tandasnya. (J-3)
