ANGGOTA Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan proses sinkronisasi data sekolah mulai jenjang SD, SMP hingga SMA terkait penyiapan program makan siang bergizi gratis. Dengan demikian, pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum.
“Jangan sampai strategi penyiapan makan gizi gratis dari Sabang sampai Merauke dilakukan secara pukul rata. Tak akan efektif,” terangnya, Selasa (17/09).
Baca juga : Pemerintah dan DPR Sepakat Membatalkan RUU Pengawasan Obat dan Makanan
Menurutnya, sinkronisasi data dan pemetaan ini sangat penting agar program yang dibiayai negara ini dapat berjalan efektif dan tercapai tujuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan hingga penetapan besaran biaya penyiapan seporsi makanan bergizi yang tentunya berbeda di setiap daerah.
“Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya. Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu per porsi di Papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi,” katanya.
Demikian juga terkait variasi makanan bergizi gratis yang disediakan tidak harus nasi, telur atau ayam. Pemerintah harus memertimbangkan potensi kekayaan alam asli daerah sekitar seperti ikan, sagu, ubi dan lainnya.
Netty berharap agar Badan Gizi Nasional dapat menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa.
“Perlu ada sosialisasi, edukasi dan pelatihan untuk UMKM dan pedagang di seputar sekolah agar dapat menyediakan jajanan bergizi dan higenis untuk siswa. Jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan tidak sehat, berpemanis buatan dan tak higenis,” tukasnya. (Sru)
