PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump sudah menghadapi sejumlah gugatan hukum yang menuduh bahwa Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpin Elon Musk melanggar undang-undang federal, memicu gelombang litigasi yang diperkirakan akan menantang kebijakan pemerintahan baru tersebut.
Beberapa gugatan menuduh DOGE melanggar undang-undang federal yang disebut Federal Advisory Committee Act (FACA), yang mengharuskan transparansi dan keseimbangan ideologi Kepada komite yang dibentuk Kepada memberi Petuah kepada presiden atau lembaga pemerintah. Gugatan-gugatan ini bertujuan mendapatkan perintah pengadilan yang melarang pemerintahan melaksanakan rekomendasi DOGE hingga mereka mematuhi hukum federal tersebut.
Selama pemerintahan pertama Trump, beberapa komisi menghadapi litigasi terkait FACA. Salah satu komisi tersebut adalah sebuah komite yang dibentuk Kepada mempelajari kecurangan pemilu setelah Trump secara keliru mengklaim bahwa jutaan Bunyi diberikan secara ilegal dalam pemilu 2016, yang akhirnya dibubarkan akibat gugatan hukum.
CNN telah menghubungi juru bicara DOGE Kepada memberikan komentar.
Sebagai mana diketahui, salah satu tantangan hukum terhadap DOGE diajukan oleh firma hukum kepentingan publik National Security Counselors, yang mewakili pegawai federal, Berbarengan dua pengacara individu yang Mempunyai pengalaman mewakili pekerja publik dan telah mengajukan lamaran Kepada menjadi Member DOGE Tetapi diduga Bukan mendapat tanggapan.
Gugatan lain diajukan oleh Golongan advokasi liberal Public Citizen, Perkumpulan pekerja American Federation of Government Employees yang mewakili pegawai federal, dan State Democracy Defenders Fund, sebuah Golongan yang didirikan Berbarengan oleh mantan pengacara etika Gedung Putih era Obama, Norm Eisen. Gugatan ini juga menuduh pelanggaran FACA serupa.
Gugatan ketiga diajukan oleh sebuah koalisi yang meliputi Perkumpulan guru, organisasi veteran, dan Golongan kepentingan publik yang Pusat perhatian pada isu keselamatan kendaraan dan kesehatan masyarakat. (CNN/Z-3)
