Liputanindo.id – Peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus ditunjuk sebagai penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh. Penunjukan Yunus setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur dan kabur dari Bangladesh.
Berdasarkan laporan media lokal, Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin menunjuk langsung Yunus untuk menduduki jabatan tersebut setelah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin mahasiswa dan kepala tiga angkatan militer.
“(Mereka) memutuskan untuk membentuk pemerintahan sementara dengan Profesor Dr Muhammad Yunus sebagai pemimpinnya,” kata kantor Shahabuddin dalam sebuah pernyataan, dikutip AFP, Rabu (7/8/2024).
Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa presiden meminta rakyat untuk membantu mengatasi krisis yang terjadi di Bangladesh. Pembentukan pemerintah sementara itu juga ditujukan demi mengatasi krisis yang terjadi.
“Presiden telah meminta rakyat untuk membantu mengatasi krisis ini. Pembentukan pemerintahan sementara yang cepat diperlukan untuk mengatasi krisis ini,” kata kantor presiden.
Yunus memenangkan Nobel Perdamaian 2006 atas upayanya mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dengan memberikan pinjaman kecil di bawah 100 dolar kepada masyarakat miskin di Bangladesh. Dia merupakan pemilik Grameen Bank, sebuah organisasi kredit mikro.
Demi ini Yunus berada di Paris untuk menjalani prosedur medis dan diperkirakan akan segera kembali ke Dhaka.
“Kalau tindakan diperlukan di Bangladesh, untuk negara saya dan untuk keberanian rakyat saya, maka saya akan melakukannya,” katanya dalam sebuah pernyataan, yang juga menyerukan pemilihan umum yang bebas.
Presiden Bangladesh sebelumnya membubarkan parlemen pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina, setelah dia mengundurkan diri dan kabur ke India.
Kantornya juga mengumumkan bahwa pemimpin oposisi Partai Nasionalis Bangladesh, Begum Khaleda Zia, mantan perdana menteri yang telah berseteru dengan Hasina selama beberapa dekade, telah dibebaskan dari tahanan rumah.
Shahabuddin sebelumnya mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan mengadakan pemilihan umum segera setelah mengambil alih. Nahid Islam, seorang organisator utama kampanye melawan Hasina, mengatakan dalam sebuah pesan video bahwa mereka akan menolak siapa pun selain yang dipilih mahasiswa.
“Pemerintah mana pun selain yang kami rekomendasikan tidak akan diterima,” kata Nahid.
Pelarian Hasina mengakhiri masa jabatan keduanya selama 15 tahun berkuasa di negara berpenduduk 170 juta orang itu, yang telah diperintahnya selama 20 dari 30 tahun terakhir di pucuk pimpinan gerakan politik yang diwarisi dari ayahnya, pendiri negara Mujibur Rahman, setelah ia dibunuh pada tahun 1975.
Sejak awal tahun 1990-an, Hasina telah berseteru dan berganti-ganti kekuasaan dengan saingannya Zia, yang mewarisi gerakan politiknya sendiri dari suaminya Ziaur Rahman, seorang penguasa yang dibunuh pada tahun 1981.
