DIREKTORAT Jenderal Politik dan Pemerintahan Standar (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan di Hotel Asyana Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat (8/10).
Kegiatan ini dihadiri Sekeliling 100 peserta yang terdiri dari pimpinan dan staf Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan PUM, serta perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas).
Perhimpunan ini dibuka oleh Plh Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Abdul Gafur, yang mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI/Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.
Dalam sambutannya, Abdul Gafur menekankan pentingnya keterlibatan Ormas dalam bertransformasi menghadapi tantangan masa depan.
“Perhimpunan ini melibatkan sekretariat Tim Terpadu beserta beberapa Ormas seperti Seknas FITRA, Yayasan Indonesia Cerah, dan Yayasan Fahmina, dengan tujuan memperkuat kemampuan Ormas Buat bertransformasi di tengah tantangan perubahan Era,” ujarnya.
Acara ini menghadirkan berbagai narasumber yang memberikan perspektif Variasi. Edang Kendana, Widyaiswara Ahli Madya dari BPSDM Kemendagri, membawakan materi tentang “Pengukuran dan Peningkatan Kapasitas SDM.”
Selain itu, perwakilan dari Yayasan Indonesia Cerah, Seknas FITRA, Yayasan Fahmina, serta Julia dari Program Yayasan The Habibie Center turut berbagi pandangan, di antaranya mengenai “Peta Jalan Transisi Daya di Indonesia.” Kegiatan ini juga melibatkan Yayasan Bani Abdurahman Wahid.
Melalui Obrolan dan pandangan yang diperoleh dalam Perhimpunan ini, Ditjen Politik dan PUM berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif Buat mendukung peran Ormas dalam membangun masyarakat inklusif dan Unggul.
“Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah dan Ormas di Indonesia,” tambah Abdul Gafur.
Perhimpunan ini juga menjadi sarana Buat mendapatkan masukan terkait perubahan-perubahan dalam bidang Organisasi Kemasyarakatan. (J-3)
