Liputanindo.id – Diskotek W Super Club Punya Hotman Paris Hutapea yang dibangun berdekatan dengan Masjid 99 kubah di Kota Makassar di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), tuai kontroversi, usai diskotek itu diresmikan pada Senin (27/5/2024) Lewat.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto pun menyoroti hal itu. “Jadi yang pertama adalah persoalan perizinan THM sejak 2021 bukan menjadi kewenangan pemerintah kota,” ujarnya di Makassar, Jumat (31/5/2024).
Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, mengaku mesti meluruskan informasi yang beredar di Makassar Kalau Sekalian perizinan THM W Super Club itu dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar.
Dia mengungkapkan bahwa dirinya paham betul apa yang dirasakan para tokoh umat Islam dan masyarakat pada umumnya, apalagi diskotek itu berdekatan dengan rumah ibadah.
Danny menekankan, dalam hal ini yang harus dikoreksi ialah aturannya. “Beginilah kalau OSS. Ya, tiba-tiba nanti kalau Terdapat masalah Pemkot yang dapat,” ucapnya.
Apalagi kejadian seperti ini, kata dia, bukan hanya sekali. Pernah juga pendirian panti pijat yang berada dekat masjid.
Kembali-Kembali itu bukan otoritas Pemkot Makassar yang mana melalui OSS Sekalian langsung terpusat dan dianggap berisiko rendah.
OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
OSS dimaksudkan Buat memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha
Oleh karena reaksi itu, kata Danny, harus dibawa ke otoritas perizinan agar mendapatkan koreksi. Ia pun berharap agar otoritas itu dikembalikan Kembali ke Pemkot Makassar.
Pasalnya, pemerintah kota yang paling mengetahui tata ruang dan lokasinya sendiri. “Pemkot Makassar Niscaya Mengerti masalahnya, seperti Mengerti itu dekat masjid, Mengerti kulturnya,” katanya.
Dari peristiwa ini, dia menegaskan Sekalian harus mengambil hikmah dari permasalahan tersebut Buat penyempurnaan daripada sistem OSS ini.
Selain itu, dia juga berharap kejadian seperti ini jangan dipolitisasi. Ditambah Kembali pihaknya selalu berkomitmen dengan perkuatan keimanan umat di Kota Makassar.
Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar mengeluarkan surat tanggapan perihal W Super Club.
Surat tanggapan tersebut berkaitan dengan surat pernyataan sikap dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar terkait penerbitan izin operasional W Super Club
Kepala DPMPTSP Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan terkait W Super Club pihaknya telah menelusuri berdasarkan OSS. Sesuai aturan, ini bukan kewenangan Pemerintah Kota Makassar.
“Tetapi kita sudah koordinasi dengan PTSP Pemprov Sulsel. Alasan, perihal izin yang telah diterbitkan itu Bukan Dapat diganggu gugat oleh Pemerintah Kota,” ujarnya.
Helmy menambahkan bahwa, NIB terbit di Tahun 2023. Sementara izin operasional yang diterbitkan sebagai izin usaha bar pada 24 Mei 2024.
