KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya menerima usulan dari Panitia Tertentu Perparkiran DPRD DKI Jakarta, salah satunya dalam pengelolaan parkir oleh organisasi masyarakat (ormas).
“Ya tentu akan Terdapat di dalam revisi, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pansus,” jelasnya kepada awak media usai rapat Berbarengan Pansus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/5).
Selanjutnya, Syafrin mengatakan nantinya usulan mengenai hal tersebut dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta.
Lebih lanjut, Syafrin menerangkan pihaknya berterima kasih kepada Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan dan penindakan terhadap Swasta berkedok juru parkir liar.
“Tentu kita terima kasih dan kita harapkan dengan adanya penanganan operasi tertib jaya ini ini Dapat memberikan Dampak jerak terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan Posisi-Posisi parkir liar ini,” bebernya.
Terdapat kebocoran Biaya
Sebelumnya, Syafrin juga menanggapi terkait dugaan adanya kebocoran Biaya dalam pengelolaan parkir di Jakarta. Menurutnya, tren penurunan dari pendapatan sektor parkir ini disebabkan Terdapat 50% lebih ruas jalan yang sebelumnya diperbolehkan Kepada parkir Tetapi Demi ini dilarang.
“Memang kita Menonton kebocoran yang Terdapat di perparkiran lebih kepada adanya Dekat 50% lebih ruas jalan yang sebelumnya diterapkan oleh Peraturan Gubernur boleh parkir dan Terdapat kebutuhan terkait Lampau lintas disana Kagak diperbolehkan parkir,” beber Syafrin beberapa waktu Lampau.
Dengan demikian, kata Syafrin, banyak oknum-oknum menggunakan kesempatan tersebut Kepada menjadi juru parkir liar dan mencoba memungut pengajuan dari kawasan yang sudah Kagak diizinkan parkir tersebut.
“Kemudian Terdapat oknum-oknum entah itu Swasta berbau jukir liar dan mencoba mengatur serta memungut itu,” Jernih Syafrin. (Far/I-1)
