Liputanindo.id – Amerika Perkumpulan menyatakan bahwa Israel telah menerima proposal penghubung gencatan senjata yang baru. Amerika Perkumpulan pun meminta Hamas untuk melakukan hal yang sama seperti Israel.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan proposal penghubung yang diterima Netanyahu itu mencerminkan perjanjian gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei lalu. Isi proposal itu pun sesuai dengan permintaan Hamas yang mempertahankan hal tersebut.
“Sekarang menjadi kewajiban Hamas untuk melakukan hal yang sama, dan kemudian para pihak, dengan bantuan mediator Amerika Perkumpulan, Mesir, dan Qatar, telah bersatu dan menyelesaikan proses untuk mencapai pemahaman yang jelas tentang bagaimana mereka akan melaksanakan komitmen yang telah mereka buat berdasarkan perjanjian ini,” kata Blinken, dikutip Anadolu, Selasa (20/8/2024).
Diplomat tinggi AS mengatakan Netanyahu berkomitmen untuk mengirim tim Israel kembali ke Doha atau Mesir untuk mencoba menyelesaikan proses perundingan tersebut.
Di sisi lain, Netanyahu memuji sikap Amerika Perkumpulan atas kepentingan keamanan Israel atau upaya untuk membebaskan tawanan Israel di Gaza.
“Saya juga sangat menghargai pemahaman yang telah ditunjukkan AS untuk kepentingan keamanan vital kami sebagai bagian dari upaya bersama kami untuk membebaskan sandera kami,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada X.
Netanyahu menambahkan bahwa upaya bersama ini ditujukan untuk mengamankan pembebasan sejumlah maksimum sandera yang masih hidup yang sudah berada di tahap pertama kesepakatan.
AS, Mesir, dan Qatar mengumumkan minggu lalu setelah pembicaraan gencatan senjata di Doha bahwa mereka telah mengajukan kepada Israel dan Hamas apa yang mereka sebut sebagai proposal penghubung untuk lebih mempersempit kesenjangan yang tersisa dengan cara yang memungkinkan implementasi kesepakatan yang cepat.
Tetapi di sisi lain, Hamas menolak hal itu dengan menyebut Netanyahu menolak untuk menarik pasukannya di Jalur Gaza dan gencatan senjata penuh. Hamas juga menyebut Israel menambah persyaratan baru di dalam proposal tersebut.
