WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa pengunduran waktu pelantikan Kekasih calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 agar pelaksanaannya serentak.
Dede Yusuf mengatakan bahwa seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan Biasa (PHPU) pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan tuntas pada bulan Maret 2025. Dengan demikian, pelantikan perlu digelar setelah Sekalian tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.
“Artinya, MK Ingin agar pelantikan itu setelah semuanya melewati tahapan dan dilantik secara berbarengan sehingga Tak Tengah satu-satu seperti dahulu,” kata Dede Demi dihubungi di Jakarta, Kamis (2/1).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Metode Pelantikan Kepala Daerah, pelantikan Kekasih calon gubernur dan wakil gubernur terpilih padai Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
Sementara itu, pelantikan Kekasih calon bupati dan wakil bupati terpilih dan Kekasih calon wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 10 Februari 2025.
Ia mengatakan bahwa pihaknya Lagi menunggu selesainya berbagai PHPU di MK serta kebutuhan dari Presiden Kepada melantik para kepala daerah terpilih itu.
Menurut dia, Sekalian tahapan harus tuntas Kepada Dapat menuju pelantikan. “Kita tunggu saja, selesainya Ketika? Dan menunggu Presiden butuh waktunya Ketika? Jadi, kurang lebih pada bulan Maret,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pelantikan Kekasih calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 paling ideal pada 13 Maret 2025.
“Tahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret,” kata Afifuddin di Jakarta, Jumat (20/12).
Rontok 13 Maret yang disampaikannya itu hanya berdasarkan perkiraan sesuai dengan waktu penanganan perkara di MK. (Ant/I-2)
