RENCANA Presiden terpillih Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet zaken disebut sulit terwujud lantaran dibayangi oleh bag-bagi kursi. Pengamat Komunikasi Politik sekaligus Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia Khafidlul Ulum mengemukakan kabinet zaken hanya gimmick politik agar pemerintahan dicitrakan baik dan diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.
“Kalau dicermati lebih dalam, rencana itu akan sulit terwujud dan hanya gimmick politik semata agar pemerintahan ke depan dicitrakan sebagai pemerintahan yang baik, serius mengelola negara, dan memberi pelayanan yang baik bagi rakyat,l katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/9).
Ia menjelaskan alasan rencana itu sulit terwujud karena ada realita politik bahwa presiden terpilih didukung oleh partai politik. Eksispun kader partai politik merupakan politisi dan tidak semuanya berlatar belakang ahli.
“Hal itu tidak sesuai dengan realitas politik yang ada. Enggak mungkin Prabowo meninggalkan partai politik dalam penyusunan kabinet,” jelasnya.
Dalih kedua, bagi-bagi kursi dan jabatan kepada koalisi pendukung. Ia menyebut koalisi Prabowo merupakan koalisi gemuk dibandingkan peserta Pemilu 2024 lainnya.
“Bergabungnya partai-partai itu salah satu tujuannya agar mendapat jatah menteri atau kepala lembaga di pemerintahan nanti. Demi apa mereka mendukung dan bergabung kalau tidak mendapatkan jabatan di
pemerintahan?,”katanya.
Biarpun demikian, dia mengatakan bahwa bisa saja terdapat para ahli yang menjadi kader partai politik, tetapi sebagian bukan elite atau senior partai sehingga dinilai belum waktunya menjadi menteri.
“Kalau hal itu dipaksakan maka akan terjadi gesekan di internal partai sebab elite partai yang seharusnya ditunjuk jadi menteri malah terpental,” cetusnya. (Ant/H-3)
