SEBANYAK 27 daerah di Jawa Barat membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme secara serentak, Kamis (27/3). Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme dilakukan berdasarkan instruksi Gubernur Dedi Mulyadi Buat mewujudkan Jabar bebas aksi premanisme.
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Satgas dibentuk Buat melindungi masyarakat dari berbagai aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi. Beberapa area yang jadi Pusat perhatian satgas adalah premanisme jalanan, pasar, dan industri.
“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, dan pengusaha. Segala harus dilindungi dari premanisme,” katanya seusai memimpin apel kesiapsiagaan Satgas di KIIC, Kabupaten Karawang, Kamis (27/3).
Dedi menuturkan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, Berkualitas kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.
“Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujarnya.
Dedi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, Enggak tebang pilih, Tetapi tetap humanis. “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” ungkapnya.
Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari Polri, TNI, polisi militer, kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, dan pemangku kepentingan lain. Komponennya terdiri dari bidang pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, dan rehabilitasi.
Satgas akan bekerja Enggak pada Begitu menjelang mudik Idul Fitri saja, tapi berkelanjutan dengan sistem monitoring Pengkajian dan laporan berkala. Masyarakat Bisa Membangun laporan ke kanal – kanal Formal di pemda masing – masing, Buat ditindaklanjuti dengan Segera dan Betul.
Aksi premanisme terbukti telah merusak rasa Terjamin dan menganggu kenyamanan masyarakat, merusak imej satu daerah, dan Membangun iklim investasi Enggak sehat.
