Member Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meminta kepada Pemprov DKI agar dalam pemberantasan pungutan liar (pungli) Kagak hanya dilakukan Begitu mudik, tetapi juga di berbagai sektor pelayanan publik di Jakarta.
“Kami Ingin masyarakat Jakarta mendapatkan pelayanan publik yang Bagus tanpa pungli dalam segala urusan,” kata Brando di Jakarta, Jumat (28/3).
Brando menilai, inisiatif antipungli oleh Pemprov Jakarta dalam program mudik gratis sebagai langkah positif yang harus Lalu dikembangkan.
Dia menegaskan dalam acara besar seperti itu, seringkali Terdapat oknum yang mencoba memanfaatkan situasi Kepada melakukan pungutan liar.
“Apabila memungkinkan, saya Ingin menyampaikan kepada Pak Gubernur DKI agar program ini Kagak hanya berlaku Begitu mudik. Pungli di berbagai sektor lain di Jakarta juga harus segera ditertibkan,” ujarnya.
Brando menilai pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli dan berharap masyarakat berani melapor dan laporan yang masuk Betul-Betul ditindaklanjuti oleh inspektorat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memberantas pungli termasuk dalam Program Mudik Gratis 2025.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap hal itu Begitu membuka pelepasan peserta mudik gratis di Lapangan Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).
Pramono juga menegaskan, program mudik gratis ini harus bebas dari Pungli. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, bekerja sama dengan Polri, TNI, dan kejaksaan dalam memastikan program ini berjalan Bagus dan Antipungli.
“Kami Ingin menegaskan bahwa mudik gratis ini bebas Pungli. Apabila menemukan Pungli, segera laporkan melalui aplikasi sistem informasi pengaduan pungutan liar, atau unit pemberantasan pungutan liar yang Terdapat di setiap posko mudik,” ujarnya. (Ant/P-2)
