Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto: Anadolu
Ankara: Gelombang protes melanda sejumlah Kawasan di Turki setelah pihak berwenang menangkap Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, hanya beberapa hari sebelum ia dijadwalkan menjadi calon presiden dari Partai Rakyat Republik (CHP) yang sekuler.
Imamoglu dianggap sebagai salah satu rival politik terkuat Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jaksa penuntut menuduhnya terlibat kasus korupsi dan mendukung Grup teroris, serta menyebutnya sebagai “tersangka pemimpin organisasi kriminal.”
Sebagai bagian dari penyelidikan, pihak kepolisian menahan 100 orang, termasuk politisi, jurnalis, dan pengusaha. Kantor Gubernur Istanbul juga memberlakukan Restriksi selama empat hari di seluruh kota.
Dalam pernyataannya di media sosial, Imamoglu menegaskan bahwa “kehendak rakyat Tak Bisa dibungkam.”
Protes meletus di berbagai tempat, mulai dari jalanan, kampus, hingga stasiun Rendah tanah, dengan massa meneriakkan slogan anti-pemerintah. Dilaporkan, polisi menggunakan semprotan merica Kepada membubarkan kerumunan di depan Universitas Istanbul, sementara ribuan Kaum berkumpul di depan balai kota meneriakkan, “Erdogan, diktator!” dan “Imamoglu, Anda Tak sendirian!”
Pemerintah melarang pertemuan publik di Istanbul selama masa Restriksi. Meski demikian, aksi protes diperkirakan akan meluas ke berbagai kota, terutama setelah para pemimpin oposisi, termasuk istri Imamoglu mengajak Kaum Kepada “menyuarakan perlawanan.”
Beberapa ruas jalan Istimewa di Istanbul telah ditutup, dan sejumlah layanan metro dihentikan sementara.
Dalam video yang diunggah di media sosial, Imamoglu menyatakan akan tetap Kukuh membela rakyat Turki dan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, melalui catatan tulisan tangan yang diunggah di platform X setelah penangkapannya, ia menyebut rakyat Turki akan merespons “kebohongan, konspirasi, dan jebakan” yang diarahkan kepadanya.
Otoritarianisme di Turki
Melansir dari BBC, Kamis 20 Maret 2025, penangkapan ini terjadi di tengah gelombang penindakan keras terhadap tokoh oposisi, media, dan industri hiburan di Turki dalam beberapa bulan terakhir.
Banyak pihak di media sosial menyatakan kekhawatiran bahwa langkah ini menandakan pergeseran Turki menuju otoritarianisme. Beberapa tokoh oposisi bahkan menyerukan boikot pemilu presiden mendatang, dengan Argumen pemilihan yang bebas dan adil Tak Tengah memungkinkan.
CHP mengecam penangkapan tersebut sebagai “Perebutan kekuasaan terhadap presiden masa depan kami,” sebuah pernyataan yang digaungkan luas oleh pendukung oposisi.
Tetapi, Menteri Kehakiman Turki, Yilmaz Tunc, membantah adanya Adonan tangan politik dalam kasus ini. “Sangat berbahaya dan keliru mengaitkan penegakan hukum dengan Presiden Erdogan,” ujarnya, menegaskan bahwa Tak Eksis seorang pun yang berada di atas hukum di Turki.
Pihak Erdogan juga membantah tuduhan tersebut, dengan menegaskan bahwa peradilan di Turki bersifat independen. Erdogan sendiri telah berkuasa selama 22 tahun, Bagus sebagai perdana menteri maupun presiden.
Imamoglu terancam gagal maju pilpres
Penangkapan Imamoglu berlangsung sehari setelah Universitas Istanbul membatalkan gelar akademiknya karena dugaan penyimpangan administratif. Apabila keputusan ini berlaku, ia dapat didiskualifikasi dari pencalonan presiden, karena konstitusi Turki mengharuskan kandidat Mempunyai pendidikan tinggi.
Meski pemilu presiden dijadwalkan berlangsung pada 2028, Kesempatan Erdogan Kepada mencalonkan diri Tengah terbatas karena ia telah menjabat selama dua periode. Satu-satunya Metode baginya Kepada maju kembali adalah mengubah konstitusi atau mengadakan pemilu lebih awal.
Selain tuduhan korupsi dan pemerasan, Imamoglu juga dituduh mendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK) Grup yang sejak 1984 melakukan pemberontakan dan dikategorikan sebagai organisasi teroris di Turki, Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Perkumpulan.
Awal bulan ini, PKK mengumumkan niatnya Kepada menghentikan perlawanan bersenjata, mengikuti seruan dari pemimpinnya yang Ketika ini dipenjara setelah berdialog dengan pejabat Turki.
Reaksi Dunia dan Pengaruh ekonomi
Penangkapan Imamoglu memicu kecaman dari berbagai negara. Dewan Eropa menyatakan bahwa tindakan ini “menunjukkan tekanan politik terhadap calon Istimewa di pemilu mendatang.”
Pejabat dari Uni Eropa, Prancis, dan Jerman juga mengecam penangkapan tersebut. Ketidakpastian politik ini mempengaruhi pasar keuangan, dengan nilai lira Turki sempat anjlok ke level terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS.
Meski banyak pihak terkejut dengan penangkapan ini, tekanan hukum terhadap Imamoglu bukanlah hal baru. Pada Desember 2022, ia dijatuhi Embargo berpolitik atas tuduhan menghina komisi pemilihan Lumrah Turki, meskipun putusan tersebut Lagi dalam proses banding.
Selain itu, ia juga menghadapi beberapa kasus lain, termasuk dugaan penyimpangan tender Ketika menjabat sebagai Wali Kota distrik Beylikduzu di Istanbul. Baru-baru ini, pada 20 Januari, kasus baru diajukan terhadapnya terkait kritiknya terhadap seorang jaksa.
(Muhammad Reyhansyah)
