AKSI unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk “Indonesia Gelap” pada Kamis (20/2) ricuh pada sore hari.
Massa aksi yang mayoritas mahasiswa ini terlihat mengikatkan sebuah tali ke pembatas beton yang dipasang Demi menjadi pembatas aksi tersebut. Mahasiswa terlihat secara Serempak-sama menarik tali tersebut Demi menjatuhkan pembatas beton tersebut.
Pihak kepolisian pun dari sisi berlawanan mahasiswa mengimbau agar massa aksi Kagak melakukan perusakan.
“Kepada Kawan Kawan massa aksi, kami mengimbau agar aksi ini Pandai dilakukan Kondusif dan damai. Harap Kagak melakukan penarikan barier beton,” kata polisi melalui pengeras Bunyi.
Polisi juga meminta agar mahasiswa Kagak melakukan aksi yang anarkis dengan merobohkan beton hingga pelemparan botol-botol yang Eksis.
“Kagak perlu melakukan pelemparan-pelemparan. Jangan melakukan pengerusakan,” ucapnya Tengah.
Mendengar imbauan itu, orator dari mobil komando pun mengungkap Argumen mengapa beton tersebut hendak dirobohkan. Menurutnya, massa aksi Ingin menembus agar Pandai berdemo di depan Istana Negara.
“Tujuan kita mau ke istana, tadi Eksis imbauan, siapa Perintah pak menahan kami Demi ke istana?” ucap orator.
Hingga akhirnya, satu pembatas beton pun berhasil dirobohkan para mahasiswa yang berunjuk rasa tersebut.
Diketahui sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di depan Istana Negara, Kamis (20/2).
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan, mahasiswa menggelar demo di titik tersebut bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih yang hari ini digelar di Istana Negara.
“Kami akan tetap demo, karena itu sebuah momentum dengan hari pelantikannya kepala daerah,” kata Herianto Ketika dihubungi, Kamis (20/2).
Berikut 9 poin tuntutan yang dibawa BEM SI:
- Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Demi Tahun Anggaran 2025.
- Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
- Penilaian besar-besaran makan bergizi gratis
- Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
- Tolak dwifungsi TNI
- Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset
- Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
- Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
- Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto. (Fik/M-3)
