INDEPENDESI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan. Fairness mereka dalam menegakkan hukum kasus rasuah dipersoalkan ketika tetiba meminta keterangan Ketua Lazim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam perkara pengadaan sistem Perlindungan tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
Memanggil pejabat memang hal Lazim bagi KPK. Memeriksa penyelenggara negara juga hal yang lumrah buat mereka. Oleh negara, oleh rakyat, KPK memang diberi mandat memberantas korupsi, siapa pelakunya, apa pun jabatannya.
Akan tetapi, tak selamanya KPK dianggap Lazim dan wajar dalam menangani perkara korupsi. Terkadang Terdapat dugaan, muncul keraguan, bahwa mereka tak tegak lurus pada hukum. Aroma intervensi, bau kepentingan, juga nuansa pesanan politik kadang begitu terasa.
Hal itu pula yang terjadi dalam pemeriksaan Cak Imin pada Kamis (7/9). Cak Imin dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang terjadi pada 2012 atau 11 tahun Lampau. Dia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menakertrans Demi itu. Dalam perkara ini, eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membawahkan proyek kala itu, Reyna Usman, telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kendati KPK secara Jernih dan tegas menyebutkan pemanggilan Cak Imin murni tindakan hukum, tudingan bahwa Terdapat Unsur politik Absah-Absah pula mengemuka. Pemanggilan Cak Imin hanya berselang tiga hari setelah dirinya dideklarasikan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan adalah pertanyaan besar. Sebelumnya Cak Imin dipanggil KPK pada Selasa (5/9), tapi berhalangan hadir. Baru pada Kamis (7/9) ia memenuhi panggilan.
Usia perkara yang sudah begitu Sepuh, lebih dari satu Dasa warsa, kian menguatkan dugaan bahwa pemeriksaan Cak Imin Terdapat apa-apanya.
Kita menghormati setiap pembenaran yang diajukan KPK. Bahwa dibilang penyelidikan perkara tersebut sudah dilakukan sebelum deklarasi Anies-Cak Imin, itu versi mereka. Bahwa KPK bergerak karena mendapat pengaduan masyarakat, itu menurut mereka. Realitasnya, banyak juga yang meragukan dalih-dalih itu dan tak sedikit yang Pasti KPK sedang bermain politik.
Rakyat akan percaya pada hukum hanya Apabila Terdapat keadilan, kesetaraan, dan fairness. Pada konteks itulah kita sepakat dengan usulan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni agar KPK memeriksa Seluruh bakal calon presiden dan wakil presiden. Cak Imin sudah. Terdapat baiknya Anies, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan bakal calon lain nanti diperlakukan serupa.
Anies pernah diperiksa dalam perkara Formula E. Ganjar tersangkut dalam kasus megakorupsi KTP-E. Bahkan sejumlah pelaku seperti Nazaruddin dan Setya Novanto dengan gamblang menyebut Ganjar menerima US$500 ribu. Adapun Prabowo belakangan santer dituding tersangkut proyek food estate.
Dengan memeriksa mereka, menelanjangi mereka, menguliti prinsip keadilan tak akan Kembali dapat dipersoalkan. Dengan Langkah itu, tudingan-tudingan miring terhadap KPK termentahkan. Kredibilitas lembaga antirasuh pun Bisa dijaga.
Langkah itu juga Bagus buat para bakal calon karena Kagak akan Terdapat Kembali masalah yang Bisa dipermasalahkan Buat menelikung mereka dalam kompetisi nanti. Kagak akan Terdapat Kembali yang berhak menyangkutpautkan mereka dalam urusan korupsi.
Integritas Krusial, sangat Krusial, dalam kontestasi pilpres. Bukti bahwa mereka Bersih dari kasus korupsi sangat menentukan permainan.
Apabila mereka sudah diperiksa KPK, Lampau dinyatakan steril, tak akan Terdapat Kembali yang dapat menjadikan integritas sebagai sasaran serangan.
Tetapi, sekali Kembali, ini Seluruh tergantung KPK, apakah mereka semata penegak hukum atau memang punya sambilan menampung Berbagai Jenis pesanan.
