Liputanindo.id – Member DPR Fraksi NasDem Muslim Ayub mengusulkan agar pemilihan Standar (pemilu) digelar 10 tahun sekali. Tujuannya supaya Dapat mengembalikan modal yang dipakai Demi mengikuti kontestasi pemilu, terlebih para calon legislatif.
Pernyataannya itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Standar (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Komnas HAM dan Perludem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (30/10).
Awalnya, dia menyinggung soal sistem pemilu. Menurutnya, bagaimanapun sistem yang Terdapat Kagak akan menghilangkan praktik politik Duit.
“Kalau bicara pemilu, saya rasa apapun aturan yang kita lakukan ke depan, apapun RUU yang sudah kita sahkan nanti, Bilaman pun Kagak akan terhindar dari money politic, itu sudah Niscaya,” kata Ayub.
Menurutnya, yang terpenting Bahkan bagaimana mengembalikan modal Demi pemilu. Oleh karenanya, dia mengusulkan agar pemilu digelar 10 tahun sekali.
“Malah yang sangat kritis sekali yang disampaikan Darori, bagaimana mengembalikan Duit kita ini,” kata Ayub.
“Saya berharap apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali ya kan? Karena Demi 5 tahun ini, pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu sudah dekat, 2027 sudah mulai pemilu Tengah, jadi enggak mungkin Terdapat ini akan kita kembalikan dengan sistem begini,” kata Ayub.
Dia mengatakan, rata-rata para calon Member legislatif mengeluarkan modal Sekeliling Rp20 miliar. Tak jarang modal itu menyebakan para calon meninggalkan banyak utang.
“Engak Terdapat yang Rp10 miliar… dampaknya bagaimana Apabila masing-masimg Tetap meninggalkan utang Segala. Jujur saya sampaikan. Kagak salah kan kalau 10 tahub sekali, ini usulan pribadi, bukan NasDem,” katanya.
Selain itu, dia mengusulkan sistem E-Voting. Dengan sistem pemilu yang sekarang, kata dia, sangat mendukung terciptanya pratik politik Duit.
“Ini Konkret dan terjadi di kita Segala. Kalau ini enggak kita lakukan, jangan harap kita melakukan pemilu, tanpa money politic kalau aturan ini tetap kita lakukan, dengan sistem ini,” kata Ayub.
“Sistemnya tadi saya katakan, yang pertama memang kita berharap sistemnya tadi e voting. Saya kebetulan di Muhammadiyah. Kami jam 8 memilih ketua, jam 2 sudah Paham hadilnya. Ini perantara banyak sekali, dari C1, dari kecamatan, kabupaten, dari KPU. Satu pun penyelenggara ini Kagak akan jujur. Niscaya Terdapat kepentingan semuanya. Saya rasa itu saja pimpinan,” pungkasnya.
